KOMPASIANA, Jakarta -- Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, dengan tujuan menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma.
Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan sertifikasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni dapur-dapur penyedia makanan yang tersebar di berbagai wilayah. Sertifikasi ini akan mengacu pada standar higienitas, sanitasi, serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Ketua BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa proses sertifikasi akan mulai diterapkan pertengahan tahun ini. Setiap SPPG akan dievaluasi dan diklasifikasikan ke dalam kategori "unggul", "baik sekali", atau "baik".
"Kita ingin pastikan bahwa makanan yang diberikan bukan hanya gratis, tetapi juga aman dan bermutu tinggi," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5).
Hingga Maret 2025, tercatat 726 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi dengan menjangkau sekitar 2,5 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 melalui pengoperasian 32.000 SPPG.
Verifikasi terhadap 14.000 calon mitra SPPG saat ini tengah berlangsung. Sementara itu, melalui pendanaan APBN, pemerintah berencana membangun tambahan 1.542 SPPG. Total hingga saat ini, terdapat 1.579 SPPG aktif yang melayani sekitar 4,2 juta penerima manfaat.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program MBG mencapai Rp 3 triliun hingga 21 Mei 2025 dari total alokasi sebesar Rp 217 triliun. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 SPPG hingga akhir tahun, dengan rincian 15.000 SPPG pada September, 20.000 pada Oktober, dan puncaknya 30.000 pada Desember.
Program MBG mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, yang menilai program ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan literasi kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan perlunya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi makanan agar program ini benar-benar tepat sasaran.
Sertifikasi SPPG dianggap menjadi fondasi penting untuk menjamin keberlanjutan program. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat sipil dan sektor swasta, dinilai krusial untuk keberhasilan implementasi di lapangan.
