Strategi Kebijakan
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan/Perencana Utama Bappenas Gellwynn Jusuf mengatakan, upaya mencapai potensi perikanan udang senilai Rp10 triliun/tahun harus memerhatikan pengelolaan perikanan udang secara berkelanjutan. Selain itu, juga harus menjaga ekosistem bio ekonomi secara benar.
"Science itu akan memperkuat pengelolaan secara benar. Jangan terjebak bahwa kita kaya, tanpa ada pengelolaan yang benar. Sebab sekaya-kayanya kita kalau tidak dikelola dengan benar, maka kemungkinan udang bisa habis dan punah. Pengelolaan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, mutlak diwujudkan oleh semua pihak," tegas Gellwynn.
PNBP Bukan Tujuan
Ia mengingatkan, bahwa tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan tujuan, namun merupakan instrumen pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI). Sehingga penerapan kebijakan dapat dioptimalkan mencapai target yang ditetapkan.
Ia mengusulkan 4 langkah yang dapat diterapkan sebagai strategi kebijakan. Pertama, diperlukan kajian/riset Pengelolaan WPP. Kedua, kapal wajib melaporkan data hasil tangkapan per hari, per lokasi. Ketiga, membangun Branding Udang Arafura. Dan keempat, membangun kemitraan Pemerintah-Industri Perikanan Udang.
"Nelayan juga perlu mendapatkan kesejahteraan dari kegiatan mereka, sehingga kebijakan bisa lebih implementatif di lapangan. Selesai menangkap udang, kita minta nelayan untuk melaporkan tangkapan mereka. Dengan demikian, pembangunan data base dapat diwujudkan secara optimal," papar Gellwyn
Senada dengan itu, Peneliti IPB Bogor, Prof. Akhmad Fauzi mengatakan, resource rent tax merupakan komponen penting dalam pengelolaan perikanan karena bisa menjadi driving force terjadinya overexploitasi (OA). Namun di sisi lain bisa menjadi instrumen pengendalian keberlanjutan (MEY). Apalagi, penentuan resource rent tax atau RRT (PNBP) dalam perikanan sangat kompleks.
