JAKARTA-Independent, Berbicara tentang Otsus pastilah bicara tentang dana yang khusus dikeluarkan untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Dengan difasilitasi oleh suatu lembaga KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) telah hadir perwakilan dari Pemerintah Papua, Papua Barat dan Aceh untuk duduk bersama membahas pelaksanaan Otsus di masing-masing Provinsi.
Ketiga perwakilan Pemerintahan provinsi ini berkumpul di Bappeda Aceh untuk lokakarya pembelajaran lintas Wilayah tentang Otsus (Otonomi Khusus) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini diadakan di Aceh sejak tanggal 22-24 Januari 2017.
KOMPAK adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, melalui peningkatan layanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
Di ketiga provinsi, KOMPAK memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan meningkatkan pembangunan desa untuk membenahi akses dan mutu layanan kesehatan dan pendidikan. Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK bekerja di 205 desa, termasuk 181 Sekolah Dasar, 29 Puskemas dan 24 kecamatan, yang terletak di 10 kabupaten. Di Aceh, KOMPAK bekerja di 18 desa, 3 kecamatan dan 3 kabupaten.
Rombongan ini sesuai rencana mengunjungi Calang, Aceh Jaya, di mana Program Asistensi Lanjut Usia Risiko Tinggi (ASLURETI) diterapkan oleh pemerintah kabupaten. Pada Akhir November 2017, Pemerintah Papua meluncurkan Program Perlindungan Sosial untuk orang asli Papua, BANGGA PAPUA (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera, di mana KOMPAK dan MAHKOTA, dua program yang didanai oleh Pemerintah Australia, ikut terlibat dalam perancangannya. Rombongan ini juga akan mempelajari Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang dibiayai dengan dana Otsus.
Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Indonesia telah dimulai dari kedua ujung Barat dan Timur Indonesia pada awal Milennium ini. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Pada tahun 2008, setelah pemekaran, Provinsi Papua Barat juga memiliki status Otonomi Khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dengan status Otonomi Khusus, ketiga daerah tersebut memiliki kewenangan, tata-kelola pemerintahan serta skema penganggaran yang khusus. Penekanan khusus diberikan dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah ketiga provinsi tersebut diberi mandat untuk mengelola sumber daya keuangan dengan alokasi dana khusus untuk membangun kedua sektor utama tersebut. Berbagai kekhususan laokasi dana tersebut diharapkan bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara ketiga provinsi tersebut dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Pemberlakuan status Otonomi Khusus juga menunjukan keberpihakan Pemerintah Indonesia pada keragaman adat istiadat, sejarah, dan kebutuhan, yang perlu dikelola dengan kesetaraan maupun pendekatan yang lebih sesuai dengan budaya asli setempat.
Pejabat Kedutaan Besar Australia, Ibu Fleur Davies mengatakan," Kunjungan ini akan memberi kesempatan bagi ketiga provinsi berbagi cara-cara inovatif meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan bantuan sosial."
Dana Otsus harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memajukan pembangunan di kabupaten-kabupaten paling tertinggal dan terpencil