Pemilu dan Demokrasi dalam Politik Identitas

Mengapa bisa muncul Politik Identitas dalam Pemilu?

membahas mengenai munculnya politik identitas pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia,dimana kemunculan politik identitas ini disebabkan adanya perbedaan agama, suku, adat dan lainnya,yang dimana salah satu kelompok-kelompok tertentumerasa di intimidasi dan di diskriminasi oleh para pihak-pihak yang lain, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat Indonesia yaitu,salah satunya rengangnya persaudaraan antar negaradikarenakan adanya perbedaan dari satu sama yanglain, sehingga membuat demokrasi di negaraIndonesia ini tidak bekerja dengan baik atau bahkantidak berguna sama sekali. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki suku, pulau, atau bahkan adat sehingga membuat Indonesia berbeda dari negara-negara yang lain, yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat, akan tetapi menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya resiko terpecah belahnya masyarakat Indonesia dikarenakan timbulnya politik identitas ini, sehingga ketika terjadi pemilu masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memilih
lebih banyak melakukan golput karena merasa bakal calon yang dipilih tidak memiliki kesamaan identitas entah mulai dari suku, adat,
atau bahkan agama. Saat ini politik identitas semakin menjadi karena tidak adanya tindakan yang dapat menyadarkan masyarakat mengenai politik identitas ini, sehingga banyak masyarakat yang menganggap sepele kejadian tersebut atau bahkan mereka tidak sadar sama sekali mengenai politik identitas.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang berideologi Pancasila, namun setelah reformasi, kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan, antara lain meluasnya politik identitas, yang merepresentasikan identitas kelompok atau simbol tertentu.Untuk mendapatkan pengaruh politik. Politik identitas awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an.Untuk tuntutan minoritas yang terpinggirkan dan untuk perjuangan gender dan ras. Dalam sejarah manusia didorong oleh perjuangan untuk pengakuan. Satu-satunya solusi yang dapat diterima untuk keinginan pengakuan universal adalah agar martabat manusia setiap orang dihormati. Adanya pengakuan universal ditentang oleh bentuk-bentuk pengakuan parsial lainnya berdasarkan bangsa.Agama, sekte, ras, suku, jenis kelamin atau individu yang ingin diakui sebagai superior. Dalam politik praktis, identitas yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan sering dijadikan alat politik dan untuk memenangkan suara dalam pemilu, untuk mendapatkan dukungan massa, dan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan sebagai bagian dari tujuan politik,Menyelesaikan Republik Indonesia.Karena pada intinya, politik identitas adalah fenomena politik yang mengedepankan perbedaan identitas. Tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah politik identitas yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak lepas dari orientasi identitas agama dan etnis.Hal ini terlihat dari partisipasi partai politik yang mengikuti pemilu atau pilkada sebelumnya. Proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada seringkali tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam berbagai ideologi yang melemahkannya. Identitas agama dan etnis yang berbeda sering digunakan sebagai instrumen politik. Politik identitas menggunakan identitas diri, seperti ras atau agama, sebagai basis politik. Misalnya, seorang politikus dari Jawa juga akan meyakinkan orang dari Jawa untuk memilihnya karena kesamaan identitas. Dalam pemilihan presiden, kedua calon berusaha merebut hati pemilih Muslim yang jumlahnya sekitar 160 juta, sekitar 85 persen dari total pemilih. Sebenarnya, politik identitas sering digunakan dalam pemilu sebelumnya, tapi tidak
pernah secara konkrit dalam pemilu kali ini. Sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, politik identitas Islam mampu menggerakkan massa. Hal itu dibuktikan dengan kekalahan Basuki Cahaya Purnama dalam pencalonan, meski tingkat persetujuannya saat menjadi Gubernur DKI mencapai 70 persen, meski warga sangat puas dengan pekerjaannya. Ahli menganggap bahwa hal ini dapat mempengaruhi kohesi sosial masyarakat. Singkatnya, politik identitas tidak bisa dilawan dengan politik identitas yang “lebih lembut”. Kita harus melawan kebijakan yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Selain itu, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa agama tidak didorong ke ranah politik. Agama cukup sebagai pedoman hidup keyakinan dan moralitas baik dalam ranah individu maupun sosial, karena ajaran agama lebih menekankan keimanan,ritual kultus dan moralitas dan etnisitas untuk kepentingan politik,maka terjadilah politisasi agama, yang membuka kemungkinan terjadinya mendatarkannya, terjadi kekerasan kota, dan akibatnya,semangat demokrasi yang diperjuangkan oleh pemerintah rakyat pada tahun 1998 menjadi sia-sia. Di sisi lain, peran tokoh agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu harus secara bersamaan menggiring umatnya untuk jatuh ke dalam perangkap politisasi agama oleh kelompok tertentu untuk memenuhi hasrat politiknya. kekuatannya berdasarkan latar belakang di atas, politik identitas mempertimbangkan model pemilu dalam menghadapi fenomena politik identitas dan alasan ancaman politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia dan bagaimana menghilangkannya ketika prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri harus diikuti. di Indonesia.Karena fenomena tersebut merupakan tantangan hari ini dan perlu dicarikan solusi yang tepat, agar demokrasi Indonesia dapat berjalan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dibahas dampak politik Indonesia terhadap demokrasi Indonesia.

Politik Identitas merupakan perilaku politis yang berusaha ingin menyumbangkan aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan,memimpin terhadap distribusi nilai- nilai yang dianggap berharga sampai akhirnya tuntutan yang paling fundamental, seperti penentuan kemauannya pribadi atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas terinspirasi dengan adanya upaya memasukan nilai-nilai terhadap peraturan daerah, menyendirikan tempat pemerintahan, kemauan menetapkan otonomi khusus hingga dengan terbentuknya gerakan separatis. Sedangkan dalam konteks keimanan atau keyakinan politik identitas terefleksikan dari bermacam upaya supaya memasukan nilai-nilai keagamaan terhadap proses pembentukan kebijakan, termasuk gencarnya perda syariah,maupun usaha membentuk sebuah kota identik dengan agama.Bagi kebanyakan masyarakat menganggap politik adalah salah satu organisasi yang dianggap kotor, ketidakadilan, dan menjadi salah satu sebab penindasan bagi salah satu kelompok yang lain. Pemikiran tersebut dapat membangun karakter pada diri setiap masyarakat menjadi tidak peduli dan anti terhadap politik di negaranya sendiri. Contohnya masyarakat yang tidak ikut andil dalam politik, sering terjadi ketika adanya pemilu, dimana masyarakat melakukan golput dalam pencoblosan pemilu ini, golput ini sudah pasti ada dan terjadi dalam pemilu di Indonesia. Perbuatan golput ini dalam bernegara dianggap sebagai perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan yang namanya warga bernegara, sehingga perlu ditangani dengan khusus.

Pada dasarnya demokrasi di Indonesia itu sendiri berdinamika dengan banyaknya persoalan-persoalan yang beranekaragam, sehingga tidak jarang menjadi penyebab terpecah belahnya antar kelompok. Karena adanya perbedaan keragaman di Indonesia tercatat menjadi salah satu faktor utama terjadinya perpecahan konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku.Permasalahan tersebut menjadi semakin bersemarak, bukan hanya menjadi permasalahan satu identitas saja tetapi mencakup antar semua identitas. Semarak nya konflik antar identitas ini  seringkali bisa di jumpai sebagai Bagian dari proses demokratisasi,yang bisa juga dibilang sebagai “demokrasi liar.Permasalahan yang terjadi ini akhirnya menjadi semakin besar dengan adanya kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Nasionalisme falsafah yang harus diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai pondasi untuk saling menghargai dan menerima dengan adanya perbedaan atau bisa disebut sebagai keragaman, yang sudah diakui sejak awal negara ini merdeka. Adapun keragaman yang ada di Indonesia ini antara lain yaitu perbedaan agama, suku, adat istiadat, bahasa, dan masih banyak lagi. Akhirnya nasionalis ini terbentuk menjadi komunitas yang solid dalam menjunjung ketegasan berkaitan arah politik identitasnya.