Mohon tunggu...
Indah Gayatri
Indah Gayatri Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis Lepas

Rayakan Perbedaan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menyongsong Tahun Gelap dan Keharusan Tata Ulang Pengelolaan Batu Bara

20 Agustus 2022   12:36 Diperbarui: 20 Agustus 2022   12:40 173 4 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi penambangan batu bara (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Kondisi global dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan gelap. Pasalnya, ketika dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi virus Covid-19, perang antara Rusia dan Ukraina meletus. Situasi ini menimbulkan berbagai krisis bagi negara-negara di dunia.

Gonjang-ganjing dunia ini menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo. Kepala Negara terus mewanti-wanti jajarannya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan krisis yang akan datang, termasuk krisis pangan, energi, hingga keuangan.

Bahkan, peringatan (warning) itu diulang-ulang dalam beberapa kesempatan berbeda di waktu yang berdekatan. Ini menggambarkan situasi yang benar-benar serius, dan memerlukan perhatian khusus untuk diwaspadai dan diantisipasi sebaik mungkin.

Pertama, Presiden Jokowi menyebut tahun 2023 akan menjadi tahun gelap akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi. Itu disampaikan pada Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 5 Agustus 2022

Informasi 'tahun gelap' tersebut diterima Presiden setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetary Fund (IMF), dan Kepala Negara G7. Pimpinan lembaga internasional itu kompak menyebut bahwa situasi tahun depan akan sulit.

Kedua, momen saat Presiden mengumpulkan para pimpinan negara untuk membahas krisis global yang sedang terjadi di beberapa negara di dunia, mulai dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan di Istana Negara, Jakarta, pada 12 Agustus 2022

Ketiga, disampaikan Kepala Negara pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2022. Lagi-lagi, Presiden Jokowi menyinggung ancaman krisis yang mencekam, yakni "triple krisis" yang meliputi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

Pengulangan Presiden Jokowi atas potensi krisis pangan, energi dan keuangan itu menunjukan level yang tidak main-main. Peringatan ini harus diterjemahkan dengan baik oleh para menteri dan jajaran di bawahnya agar menjadi kebijakan yang tepat.

Karena akibat dari krisis tersebut, menurut Presiden Jokowi, sangat serius. Setidaknya 107 negara akan terdampak, sebagian malah diperkirakan akan jatuh bangkrut. Kemudian, ada 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.

Belum lagi dengan harga minyak dan gas dunia yang terus melambung tinggi. Ini akan mengerek inflasi dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, kemampuan APBN untuk menahan ini juga terbatas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan