Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Kemiskinan Ekstrim di Indoesia

Kemiskinan apapun namanya adalah menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun memerlukan  keterlibatan lembaga lainnya amat sangat menentukan dalam menurunkan permasalahan kemiskinan yang membelit bangsa Indonesia, terlebih untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yang akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam mengatasinya tidaklah mudah memerlukan kerjasama semua pihak penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang sangat berat.

Meski jumlah  kemiskinan ekstrem di Indonesia relatif kecil, namun jumlah yang kecil itu tidak menjamin lebih mudah mengatasinya karena kecil juga kalau diibaratkan kerak dari piramida kemiskinan maka membutuhkan energi sumber daya yang ekstra dalam mengatasinya

Kalaulah diibaratkan bahwa kemiskinan sebagai sepanci nasi dalam periuk maka  kemiskinan ekstrem sebagai "intip" atau kerak dari nasi, dan kerak tentu tidak lebih banyak dari nasi tetapi walaupun sedikit sangat sulit untuk dibersihkan untuk dikerok bayangkan kalau nasi liet kemiskinan ektrem ini adalah intipnya, mengerok intip jauh lebih sulit dari pada mengambil nasi yang di atasnya nasi meskipun banyak namun lebih mudah mengambilnya sekaligus membersihkannya tetapi soal kerak walaupun jumlahnya sedikit sulit untuk dibersihkan karena lengket jadi membutuhkan tenaga yang ekstra hati hati.

Karena jika salah maka yang rusak malah tempat nasinya ini hanya analog  betapa sulitnya mengatasi kemiskinan ekstrim jika tidak ada kerjasama semua pihak karena itu mengentaskan kemiksinan ekstrem memerlukan daya ungkit yang ekstra keras melalui  kolaborsi  dengan  semua unsur terkait. harus galang bersama untuk menjadi kekuatan besar, sehingga target kita untuk menghapus kemiskinan ekstrem 2024 Sebagaimana instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimana Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem harus bisa mencapai nol persen pada 2024.

Meskipun mnegatasi kemiskinan ekstrim tidak lah mudah karena kemiskina ini sifatnya kemiskinan absolut, adalah sejenis kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga." menurut PBB tahun 1995  dapat dibayangkan bagaimana kondisi yang dihadapi masyarakat kategori kemiskinan ekstrim dimana kebutuhan primer saja tdak mampu mencukupinya padahal itu adalah termasuk kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia sangat wajar kalau mengatasinya ibarat membersihkan kerak dalam panci,

 Bicara kemiskinan ekstrem harus mengacu pada pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan internasional USD1,90 per hari (nilai pada tahun 2011) menurut Bank Dunia.[2] Nilai ini setara dengan USD2,12 pada tahun 2022. Kebanyakan masyarakat miskin ekstrem tinggal di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan adalah Tujuan Pembangunan Milenium pertama (MDG1) yang disepakati oleh 189 negara anggota PBB tahun 2000. 

MDG1 menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hingga separuhnya pada tahun 2015. Tujuan tersebut dicapai lima tahun lebih cepat. Masyarakat internasional, termasuk PBB, Bank Dunia] dan Amerika Serikat, menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Bagaimana mengatasi kemiskiran ekstrim di Indonesia? Pertanyaan ini ada baiknya mengutip  apa yang disampaikan oleh  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. 

Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.