Kamis, 13 Juni 2019 pada halaman 3 Harian Kompas memberitakan "Lima Persen ASN Tak Masuk pada Hari Pertama". Selanjutnya pada kalimat pertama mengabarkan bahwa Kemenpan RB akan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang membolos pada hari pertama bekerja setelah libur Lebaran. Sanksi yang dijatuhkan mulai dari sanksi ringan hingga berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Benarkah ASN yang tidak masuk di hari pertama setelah libur Lebaran dapat dijatuhi sanksi? Apa dasar hukum penjatuhan sanksi tetsebut?
Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, diketahui ada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Jika kewajiban tidak dilaksanakan dan larangan dilakukan/dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yaitu ringan, sedang atau berat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan, tentunya sanksi dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan. Sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan dan yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Salah satu kewajiban PNS yang harus dilaksanakan adalah "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" yang tercantum dalam Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tersebut. Artinya ketika ada PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja, maka harus diberikan sanksi.
Sampai di sini semuanya logis dan masuk akal, bahwa ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama setelah libur Lebaran harus dijatuhkan sanksi, karena yang bersangkutan tidak masuk kerja, tidak taat ketentuan jam kerja sehingga  melanggar kewajiban pasal 3 angka 11 dan oleh karenanya harus dijatuhkan sanksi.
Namun coba kita tengok pasal-pasal lain dalam PP 53 Tahun 2010, yaitu di Bagian Ketiga yang mengatur tentang "Pelanggaran dan Jenis Hukuman". Di sini diuraikan secara rinci pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang mana dan apa/bagaimana dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, (apakah berdampak negatif hanya pada unit kerja, pada instansi ybs. atau lebih luas yaitu pada pemda dan/atau negara).
Dampak yang ditimbulkan  dapat menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Lalu, pelanggaran berupa "tidak masuk kerja di hari pertama setelah libur Lebaran" jenis hukuman apa yang cocok? Ringan, sedang, atau berat?
Untuk menjawabnya kita lihat pada Pasal 8 Â yang berbunyi: "Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: angka 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
b. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) s.d. 10 (sepuluh) hari kerja;Â
dan seterusnya semakin lama tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah semakin berat sanksi yang dijatuhkan. Dan bila sudah mencapai 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Melihat pasal di atas, sebenarnya tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan bagi ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama setelah libur Lebaran, kecuali diikuti hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima ASN tersebut tidak masuk kerja. Itupun jika tanpa keterangan yang sah.
Apabila selama tidak masuk kerja  tersebut ada alasan yang bisa diterima atau masuk akal, misalnya terjadi kecelakaan saat mudik namun tidak bisa menghubungi kantor karena kondisi kesehatannya, dan lain-lain. penyebab yang masuk akal, maka terhadap ASN tersebut pun tidak dapat dijatuhkan sanksi.
Lalu, mengapa Kemenpan RB setiap tahun rasanya selalu "mengancam" akan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama setelah libur Lebaran? Tentu saja maksudnya baik, di mana ASN sudah diberikan cuti bersama yang cukup panjang, jika tidak cukup cuti bersama tersebut masih bisa mengambil cuti tahunan. Bahkan sebelum cuti lebaran diberikan gaji ke-14/THR, TPP juga double (jadi dalam bulan Mei kemarin ASN menerima 4x pendapatan yaitu gaji bulan  Mei, gaji ke-14, TPP bulan Mei dan TPP ke-14).
Dengan suasana yang luar biasa tersebut, lalu kenapa harus mangkir di hari pertama kerja? Makanya Kemenpan RB ingin memberikan sanksi untuk mereka yang mbolos. Sayang secara regulasi belum diatur.
