2. Analisis Beban KerjaÂ
KPU harus melakukan analisis beban kerja terhadap semua petugas yang terlibat, dari KPPS di tingkat TPS, PPS di tingkat desa/kelurahan dan PPK di tingkat kecamatan termasuk PPLN dan KPPSLN. KPU harus melakukan analisis atas kegiatan pencoblosan termasuk persiapannya, dan kegiatan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi di setiap tingkatan selesai.Â
Dengan melakukan analisis, tentu dapat diketahui berapa waktu dan tenaga yg dibutuhkan agar penghitungan dan rekapitulasi suara selesai sesuai target di masing-masing tingkatan. Bahkan dimungkinkan adanya sistem shift jika diperlukan, sehingga petugas tidak diberikan beban yang melampaui jam kerja normal (sekitar 8 jam sehari). Bila petugas dipaksanakan lembur berhari-hari tanpa istirahat yang cukup, tentu berdampak pada kondisi kesehatannya yang kemudian seperti sekarang terjadi banyak petugas yang meninggal dunia karena kelelahan, terlepas ada beberapa kasus KPPS meninggal karena sebelumnya telah menderita suatu penyakit.
3. Sumber Daya Manusia
Sudah saatnya KPU memikirkan petugas yang direkrut hendaklah memenuhi persyaratan tertentu, mempunyai kemauan dan kemampuan memadai untuk melaksanakan tugas sebagai PPK, PPS atau KPPS. Dua hal yang perlu diperbaiki KPU dari sisi SDM :
a. Kualitas
Peningkatan kualitas atau kompetensi petugas harus dilakukan KPU, dengan memberikan pembekalan/bimtek/diklat/training yang cukup dan sesuai dengan tugas yang akan dihadapi.
b. Kuantitas
Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilakukan, KPU bisa menentukan kuantitas/jumlah petugas yang harus direkrut, agar target kegiatan/tahapan-tahapan Pemilu dapat tercapai sesuai rencana dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan petugas.
4. Honorarium dan fasilitas lainnya
KPU harus menempatkan bahwa Pemilu adalah sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan secara profesional, maka sudah selayaknya dipikirkan pemberian honorarium dan fasilitas lainnya secara manusiawi.
