Darurat Nyawa Reformasi

Sebelum masa reformasi, pemerintahan Indonesia dipayungi oleh keotoriteran melalui terjadinya banyak pengekangan. Kebebasan demi kebebasan mengalami masa surut bahkan dihilangkan. 

Masyarakat seolah berperan sebagai penonton panggung pergerakan atas kebijakan pemerintahan. Hingga akhirnya, reformasi ditandai sebagai tonggak era kebebasan baru di pemerintahan Indonesia. Dimulainya era reformasi diharapkan mampu menjadi cahaya baru akan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa awal-awal reformasi dan keberlanjutannya di masa-masa sesudahnya, reformasi mampu menjadi angin segar bagi masyarakat. Mulai dari kembalinya kekuatan pers sebagai alat pengawas pemerintah, dihilangkannya atau digantikannya beberapa perundang-undangan yang dulu dianggap mengekang pergerakan masyarakat, dan lain hal sebagainya. Reformasi mampu menjadi tonggak dirasakannya masa jaya demokrasi.

Hingga pada akhirnya, beberapa waktu ini nyawa reformasi mulai dikhawatirkan. Beberapa waktu dimulai sejak beberapa tahun lalu, nilai-nilai reformasi mulai memudar. Mulai merebaknya lagi  kasus-kasus pengekangan terhadapan kebebasan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat reformasi. Satu kebebasan yang menjadi momok dari sinyal darurat nyawa reformasi adalah kebebasan berpendapat. Pada masa sekarang, kebebasan di aspek ini telah mulai dirasakan melemah. Misalnya, semakin sempitnya ruang yang disediakan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Wadah aspirasi itu yang seperti apa sih? Jawaban paling absolutnya adalah media. Media disini dapat merambah ke ranah media sosial, dimana dikenal sangat dekat dengan setiap dari masyarakat. Dihilangkannya ruang itu dapat dilihat dari merebaknya aksi take-down atas artikel, berita ataupun cuitan yang dinilai menjatuhkan nama pemerintah ataupun sebagai bentuk ketidakpuasan atas pemerintahan saat ini. Lebih parah dari sekedar take-down, bahkan banyak akun-akun aktivis yang diblokir.

Masa saat ini bahkan bisa dikatakan bukan lagi sebagai sinyal darurat, tetapi kritisnya nyawa reformasi. Dimana pergerakan pemerintahan mulai terlihat mengedepankan kepentingan-kepentingan khusus, dibandingkan kepentingan umum. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pun semakin bergerak berlawanan dengan indikator-indikator reformasi. 

Masa kritis ini haruslah disikapi serius oleh masyarakat, dimana masyarakat adalah objek utama dalam setiap masa pemerintahan yang berlaku. Semakin menurunnya kredibilitas pemerintah, seharusnya memantik jiwa perjuangan masyarakat, bukan justru malah melemah dan bersikap bodoamat atas jalannya pemerintahan negara.