Di tengah kegiatan Bimtek penyusunan RPJMDes di salah satu desa di Lombok Tengah, suasana terasa hangat dan penuh semangat. Para peserta, terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, berkumpul menyusun rencana pembangunan yang akan menentukan arah desa mereka dalam delapan tahun ke depan.
Setelah sesi pagi yang padat, waktu istirahat shalat dan makan dimanfaatkan sebagian peserta mengobrol ringan. Namun, obrolan tersebut segera berubah menjadi perbincangan seru saat salah satu peserta menyinggung sumber pembiayaan desa. “Dana Desa itu dari mana, sebenarnya?” tanya seorang peserta.
Pertanyaan itu memicu diskusi mendalam tentang asal-usul Dana Desa. Sebagian besar peserta menyadari bahwa Dana Desa berasal dari APBN, yang salah satu sumber utamanya adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Kesadaran ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, mengapa negara yang kaya akan sumber daya alam masih sangat bergantung pada pajak rakyat?
Diskusi tersebut membuka mata banyak peserta bahwa kontribusi mereka sebagai wajib pajak sangat besar, namun hasilnya belum sepenuhnya dirasakan di tingkat desa. Mereka mulai mempertanyakan keadilan dalam distribusi kekayaan negara, terutama dari sumber daya alam yang melimpah.
Ketergantungan pada Pajak Rakyat
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penerimaan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, dengan pajak menyumbang sekitar Rp1.932,4 triliun atau lebih dari 68% dari total pendapatan negara (pajak.com). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya menyumbang Rp579,5 triliun.
Ketergantungan yang tinggi pada pajak menunjukkan bahwa beban pembiayaan negara sebagian besar ditanggung oleh rakyat. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti tambang, hutan, dan laut. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap APBN masih relatif kecil dibandingkan dengan pajak.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Mengapa kekayaan alam yang melimpah tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara? Apakah ada masalah dalam tata kelola, transparansi, atau distribusi hasil kekayaan alam tersebut?
Dalam diskusi kami, beberapa peserta Bimtek bahkan menyuarakan keprihatinan lebih dalam. Mereka menyebut bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Harapan bahwa Dana Desa akan meningkat semakin menipis. “Malah ada yang khawatir Dana Desa bisa dihentikan suatu saat,” ujar salah satu peserta dengan nada getir.
Apatisme ini tumbuh dari pengalaman melihat kasus-kasus besar yang tak tuntas atau sekadar menyentuh pelaku kecil. Situasi ini sejalan dengan temuan Transparency International Indonesia (2023), yang menyebut bahwa persepsi publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.
Dana Desa: Hak atau Hibah?
Dana Desa sering kali dipersepsikan sebagai hibah atau bantuan dari pemerintah pusat kepada desa. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, Dana Desa adalah bagian dari APBN yang sebagian besar bersumber dari pajak rakyat. Dengan demikian, Dana Desa seharusnya dipandang sebagai hak desa, bukan sekadar bantuan.
