Hari itu di Hambalang, suasana terlihat santai tapi sarat makna. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambut sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya. Tidak dalam balutan formalitas istana, tapi dalam semangat keterbukaan dan obrolan panjang tanpa naskah.
Para pemimpin media duduk melingkar. Di hadapan mereka, seorang kepala negara berbagi pandangan. Tentang program makan bergizi gratis, hubungan sipil-militer, dinamika parlemen, hingga soal komunikasi publik yang belum optimal. Semuanya mengalir, bahkan ketika pertanyaan-pertanyaan datang dengan nada tajam.
Wawancara ini menandai babak baru. Ada niat baik untuk memperbaiki komunikasi elite dengan rakyat. Tidak lagi sekadar pidato satu arah, tapi tanya jawab yang terbuka. Ini patut diapresiasi. Namun satu hal kemudian muncul: dari mana suara orang desa terdengar dalam percakapan itu?
Di tengah wacana nasional, desa seringkali hadir sebagai angka. Sebuah “target program”, “wilayah prioritas”, atau “sasaran pembangunan”. Namun dalam forum seperti ini, mereka nyaris tidak muncul sebagai subjek. Tidak ada suara kepala desa, guru madrasah, atau petani dari kampung-kampung.
Padahal, desa bukan ruang kosong. Ia adalah tempat hidup lebih dari 40 persen penduduk Indonesia. Mereka yang pagi-pagi sudah turun ke sawah, yang anak-anaknya harus jalan kaki ke sekolah, dan yang kadang harus antre berhari-hari demi mendapatkan layanan dasar seperti air bersih.
Presiden memang menjelaskan soal program makan bergizi gratis (MBG) yang akan menyasar semua anak sekolah. Itu kabar baik bagi banyak ibu di dusun-dusun yang khawatir anaknya kurang gizi. Namun, sebagaimana ditekankan Scott Guggenheim dalam Community-Driven Development in Indonesia (World Bank, 2006), pelaksanaan di tingkat lokal selalu menjadi titik rawan kebijakan.
Siapa yang menjamin bahwa MBG tidak mandek di tengah jalan? Siapa yang memastikan telur dan susu betul-betul sampai ke piring anak-anak desa? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab jika ada komunikasi dua arah yang sehat antara pusat dan desa. Antara yang merancang dan yang menjalankan.
Sayangnya, sebagian besar diskusi strategis nasional masih bersifat vertikal. Jakarta berbicara, daerah mendengar. Pemerintah menyusun kebijakan, desa menjalankan. Dalam logika ini, rakyat di kampung-kampung hanya menjadi pelaksana yang baik, bukan mitra dalam perumusan arah.
Padahal, dalam The Role of Participation and Empowerment in Development (Chambers, 1997), disebutkan bahwa partisipasi lokal bukan pelengkap, tapi inti dari kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Ketika warga dilibatkan sejak awal, mereka merasa memiliki dan ikut menjaga.
Forum seperti wawancara Presiden dan para pemred bisa menjadi jembatan penting. Namun jembatan itu harus diperluas. Bukan hanya menghubungkan elite politik dan media nasional, tapi juga menjangkau suara dari dusun. Dari orang-orang yang selama ini setia mendengar, tapi jarang didengar.
