Pembangunan desa kini menghadapi tantangan sekaligus harapan. Keberlanjutan SDGs Desa, yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, menjadi sorotan di tengah dinamika politik. Menteri baru berpotensi mengubah arah kebijakan, tetapi regulasi ini tetap menjadi fondasi.
Dalam konteks ini, SDGs Desa bukan hanya soal program pembangunan semata, melainkan juga komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.
SDGs Desa mengintegrasikan 17 tujuan global ke konteks lokal. Data desa berbasis indikator SDGs menjadi alat penting untuk memetakan kemajuan. Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang bagaimana indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur capaian desa dalam mencapai tujuan SDGs.
Pertanyaannya, akankah komitmen ini bertahan? Regulasi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan kelanjutan dan konsistensi program pembangunan di tingkat desa. Menurut Kementerian Desa PDTT (2020), SDGs Desa adalah jembatan untuk menghubungkan tujuan pembangunan global dengan tantangan yang dihadapi desa di Indonesia.
Isu ketahanan pangan, misalnya, membutuhkan alokasi 20% dana desa. Program Makan Bergizi Gratis yang sering dihubungkan dengan upaya mengurangi stunting, juga berperan dalam mendukung SDGs Desa tujuan kedua (Tanpa Kelaparan).
Dengan adanya program ini, desa dapat lebih fokus pada penyediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi warganya. Sinergi ini harus dioptimalkan agar anggaran tidak sekadar angka.
Pendekatan berbasis data untuk mengalokasikan anggaran dapat memastikan bahwa program-program ini tepat sasaran. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dan perencanaan yang berbasis data sangat penting untuk efektivitas penggunaan dana desa.
Desa tematik, seperti desa wisata atau pertanian, juga perlu selaras dengan SDGs. Misalnya, desa berbasis ekologi dapat mendukung tujuan lingkungan hidup. Desa wisata yang mengedepankan pelestarian budaya dan alam setempat dapat menjadi contoh bagaimana desa tematik dapat berkontribusi pada SDGs.
Integrasi ini membutuhkan perencanaan partisipatif, sebagaimana diamanatkan Permendesa 21/2020. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah desa hingga kelompok-kelompok masyarakat, pembangunan desa berbasis tematik dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
