Mohon tunggu...
Politik Pilihan

Menatap Kegagapan Maritim Indonesia

1 Agustus 2016   03:16 Diperbarui: 1 Agustus 2016   03:32 610
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Setelah dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, yang mengumandangkan secara tegas Indonesia Poros Maritim Dunia, kita tak kunjung melihat sesuatu yang cukup signifikan yang dapat dilakukan banyak pihak yang seharusnya dapat lebih maksimal membantu Presiden Jokowi mewujudkan mimpi besar itu. Maritim, kemudian seperti juga retorika politik lainnya, menjadi timbul tenggelam tanpa kepastian.

Ketika Presiden Jokowi pertama kali mencetuskan visi besar Indonesia Poros Maritim Dunia diawal masa pemrintahannya, bak rumput dimusim hujan issue maritime menjadi gegap gempita. Semua orang tiba-tiba bicara maritim. Semua mendadak maritim.

Organisasi maritim berhamburan dibentuk, dari yang dibentuk karena bersungguh-sungguh ingin membantu Jokowi mewujudkan mimpi besar bangsa tersebut, yang mendadak maritim karena ingin dan sedang mengamankan bisnisnya di bidang yang bersinggungan dengan maritim, hingga yang hanya latah gembar gembor maritim. Ketiga kepentingan itu bercampur baur sehingga kita tak lagi dapat membedakan mana yang tulus, mana yang penuh tipudaya. Ya tipudaya, karena maritim bagi kelompok kedua dan ketiga hanyalah batu loncatan. Motivasinya adalah uang dan kedudukan.

Maritim sebagai sebuah visi maha dahsyat tentu saja terancam oleh berbagai motivasi negatif. Pada akhirnya terlalu banyak pihak yang hanya sekedar ingin tampil maritim, mengeluarkan berbagai pernyataan maritim yang hanya sebagai jargon, jargon politik.

Publik dininabobokan oleh pernyataan-pernyataan politisi, pejabat negara dan bahkan aktifis tentang maritim nasional, yang sayangnya sekali lagi tak kunjung pernah ditindaklanjuti oleh sebuah langkah pasti, baik kebijakan maupun aktifitas maritim yang nyata. Kalaupun ada kebijakan maritim, maka dapat dipastikan kebijakan itu bersifat ragu-ragu dan akhirnya tidak memberi efek manfaat yang cukup nyata, kalaupun ada aktifitas maritim yang dilakukan maka sebagian besar hanya digunakan sebagai alat bargain, alat kompromi. Maritim dikelilingi ketidaktulusan.

Padahal, kita sudah sangat terlambat untuk bersegera bersungguh-sungguh membangun ketahanan maritim kita. Dua tahun menjadi terbuang sia-sia apabila kita tetap berdiri membiarkan semua in-efisiensi tindakan maritim ini terus terjadi. Kita telah menjalani ribuan diskusi dan seminar maritim, baik dari kampus ke kampus, maupun dari lembaga ke lembaga. Kita telah melihat dan membaca mungkin ratusan ribu tulisan maritim yang muncul di media.

Persoalannya adalah bukan pada diskusi dan tulisannya, melainkan kepada bahwa bahkan jutaan diskusi dan tulisan sekalipun tak akan pernah berguna apabila tidak juga mampu membuka mata hati para pengambil kebijakan, utamanya di level pusat, untuk menerima segala ide dan gagasan maritim yang muncul dan segera menindaklanjutinya dengan kebijakan strategis.

Selama mereka masih diselubungi oleh kepentingan jangka pendek kelompok dan perorangan, selama mereka masih tetap menolak ilmu dan pengetahuan, selama mereka masih juga berpasangka negatif kepada pihak diluar mereka, maka selain tidak juga akan hadir kebijakan strategis yang penting bagi masa depan maritim Indonesia, tapi juga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya berakrobat untuk hanya sekedar tampil. Kita menjadi semakin jauh dari tujuan mulia maritim nasional.

Jika kita menalar kembali visi Poros Maritim Dunia Jokowi maka sesungguhnya kita akan sampai kepada fakta bahwa hanya maritimlah yang dapat menjadi pintu pembuka bagi keberadaan bangsa kita menjadi bangsa yang disegani dunia. Secara faktual, kondisi tersebut bukan hanya dikarenakan takdir kita yang terlahir sebagai sebuah ‘negara bangsa’ yang memiliki wilayah geografis yang berbentuk kepulauan yang dikelilingi lebih dari 60 persen perairan.

Tapi juga fakta yang tak terbantahkan bahwa terdapat jalur pelayaran niaga internasional yang melewati perairan Indonesia. Belum lagi apabila kita menyadari secara berkhidmat bahwa begitu banyak sumberdaya alam kita yang distribusi dan pengelolaannya hanya dapat dilakukan apabila kita tegas dan cermat memaksimalisasi fungsi maritim. Disinilah akhirnya kita harus jujur bahwa pendapat soal maritim hanyalah semata persoalan ikan dan melulu laut adalah keliru. Ikan dan potensi laut hanyalah bagian dari maritim. Jokowi sebagai pimpinan nasional sudah tepat menentukan visi besar bangsa ini, utamanya soal maritim.

Jokowi menjadikan maritim sebagai program utama, program unggulan pemerintahannya. Ia sadar bahwa apabila kita mampu mewujudkan program maritim nasional, maka Indonesia akan dapat ditahbiskan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sehingga akhirnya Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Secara historis, kita juga telah secara empirik menorehkan sejarah besar dalam perjalanan maritim.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun