Tak lepas dari perhatian Angkasa Pura adalah warga yang mata pencariannya adalah petani. Data yang ada, tidak semua petani yang bermukim di sekitar bandara terhimpun dalam anggota kelompok tani. Sebagian petani ada yang masuk dalam wilayah Kota Makassar dan sebagian masuk wilayah Kab. Maros. Rata-rata akses mereka serba terbatas seperti akses modal, sarana dan prasarana, benih, pupuk dan alat mesin pertanian. Tak sedikit dari mereka yang hanya berpendidikan sekolah dasar bekerja sebagai petani penggarap dan menjadi penggembala ternak sapi dan kerbau.
Aktivis petani yang membidangi advokasi petani melihat adanya disparitas pembangunan dan perluasan kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan kemiskinan petani yang ada di sekitarnya. “Pihak Angkasa Pura dengan tanggung jawab sosialnya sesuai peraturan undang-undang BUMN yang berlaku seharusnya ikut serta memperhatikan nasib para petani yang masih banyak hidup dalam kemiskinan, minimal upaya untuk membantu mereka dalam hal modal, untuk membeli benih, pupuk atau hand traktor,” ujar Ikbal salah seorang aktivis petani center Sulsel.
Di akhir ulasan ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terus melakukan pembagunan dengan masih membutuhkan lahan seluas minimal 2.000 Ha dan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 12 triliun, anggaran yang berasal dari APBN dan APBD sebagian dari investor asing sudah termasuk anggaran pembangunan perhotelan, convention exhibition, shopping area, theme park, finance area, dan rumah sakit yang saling terintegrasi komprehensif dan multimoda.
Yang jelas, Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makassar menjadi airport class city sudah di depan mata adalah sebuah keniscayaan dan merupakan aset daerah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulsel khususnya, yang patut dibanggakan, namun kebanggaan itu seharusnya sejalan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitranya.***