Bagaimana pun juga Prabowo harus mewakili rakyat Indonesia saat sesi debat kedua nanti. Prabowo harus menanyakan tentang progres dari pelaksanaan janji-janji Jokowi tentang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur yang tidak pernah dia suarakan saat berkampanye 2014 lalu dan janji tentang kedaulatan pangan. Jokowi tetap harus ditagih meskipun perhari ini tidak ada sedikitpun niat dari presiden ke tujuh ini untuk menyampaikan persentase dari pelaksanaan janji-janji dirinya saat dulu mencalonkan dirinya.
 Jangan sampai manuver dari beberapa menteri yang teramat terlihat pragmatisme yang lebih menyuarakan tentang 'keshalehan' Jokowi, tentang kemampuan Jokowi memimpin sholat ketimbang menceritakan sulit dan peliknya melaksanakan janji-janji kampanye 2014 lalu. Apalagi beberapa menteri belakangan ini lebih mengedepankan diri mereka sebagai timses ketimbang pelaksana tugas pemerintahan untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Luhut Binsar lebih intens menceritakan Jokowi shalat, Tjahjo Kumolo yang 'menggerakkan' ASN agar menjadi promotor keberhasilan Jokowi dan jangan berharap TKN yang akan menguliti kegagalan Jokowi merealisasikan janji-janjinya.
Pilihan rakyat hanya kepada Prabowo. Istilah jawa yang dijadikan Prabowo untuk tidak ingin menang dengan cara 'gawe wirang' alias menang tanpo ngasorake sangat menguntungkan Jokowi. Rakyat yang dirugikan. Silahkan telusuri tangisan petani bawang yang mewek-mewek di depan Sandiaga Uno saat bertemu dengan komunitas petani bawang di Brebes.
Istilah Enggar, si Menteri Perdagangan bahwa konsekwensi dari perdagangan adalah jual-beli. Bahwa tidak ada peluang untuk memproteksi para petani lokal dengan serbuan sejumlah komoditas. Bagi para menteri di kabinet yang disusun Jokowi, rakyat adalah bagian yang lumrah ada di interaksi perdagangan pasar bebas. Boro-boro meminta Jokowi melindungi anak negeri dari serbuan importasi sejumlah komoditas. Oleh sebab itu, Prabowo memiliki peran penting dan urgen terkait sikap dirinya kelak menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini.
Hikmah negara menjadi pelindung buyar di tangan Jokowi. Representasi dari Dewi Keadilan raib di tangan Jokowi. Apalagi kemakmuran, bagi rezim Rapopo ini, keadilan dan kemakmuran adalah output dari rakyat bekerja dengan keras atau tidak. Pemerintah abstain dalam melindungi rakyat. Pemerintah hanya mediator, kurang lebih begitu yang bisa dipahami.
Dan tidak heran pernyataan Luhut saat mengatakan Jokowi tidak berbohong mengenai pencapaian karena memang rakyat yang dituntut berjuang memperbaiki hidupnya. Pemerintah hanya sekedar regulator bukan berdiri sebagai abdi rakyat.
Jangan hanya berhenti di materi lemahnya kemampuan Jokowi memimpin pemerintahan. Nenek-nenek juga tahu betapa Jokowi minim kekuatan pada koordinasi dan memimpin tim kabinetnya. Kegaduhan beberapa insiden revisi dari remisi yang berwujud keppres yang sama-sama ditandatangani oleh Jokowi.
Jokowi adalah pion besar diantara raja-raja kecil di pemerintahannya. Tudingan rakyat yang menyebutkan Jokowi adalah sosok boneka yang lucu yang digerakkan oleh kekuatan besar yang menjadi mind master-nya. Ketidakpedulian dirinya melihat realita dan lebih menyukai menyulap angka-angka statistik ciptaan tim pendukungnya yang membuat dirinya semakin menjauh dari janji-janjinya.Â
Rakyat menagih janji dipenjara. Rakyat mengorek-ngorek pencapaian diperkarakan.
Rezim ini harus dilawan. Caranya? Tuntut Prabowo mengacuhkan nilai-nilai Jawa yang malahan menjadikan Jokowi lupa tanah dan lupa udara.
Salam Satu Jiwa!
