"Kami mengambil putusan itu karena kami sudah menerima masukan dari masing-masing paslon, pesan pentingnya adalah, kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan atau diserang dengan pertanyaan yang sangat teknis, tidak substantif," kata Arief Budiman di Kantor KPU, Senin (7/1/2019).Â
*****
Dahulu, saat pilpres 2014 sosok Jokowi adalah perwakilan kesehajaan dan berfikir secara simplistis. Dari sekian banyak lontaran pernyataannya yang paling memungkinkan direkam oleh publik adalah tentang penggunaan IT (informasi tekhnologi) untuk meng-akselarasi beberapa kebijakan publik yang dianggap lama dan bertele-tele karena birokrasi antar meja yang rumit dan juga tentang klaim tentang willingness,"Tinggal kita mau apa ndak".
Demikian Jokowi dahulu. Dan publik juga tentu paham KPU saat itu terlihat "nyaman" untuk menggunakan otoritas yang diberikan oleh Undang-undang karena semua calon tidak ada yang incumbent. Semua new player dan tentu saja KPU lebih nothing to loose. Tapi itu dulu.
Untuk gelaran pilpres 2019 ini, KPU yang dinakhodai oleh Arief Budiman tidak lagi bisa berlaku bak KPU tahun 2014 karena ada sosok Jokowi yang hari ini adalah Presiden Republik Indonesia yang konon harus di jaga marwah-nya. Terutama dijaga dari bullying secara nasional.
Bayangkan jika Prabowo atau Sandiaga dengan wajah menahan senyum lalu menanyakan kepada Jokowi tentang ide-ide hebat dan luar biasa tentang tidak akan berhutang, tidak akan impor beras, kedelai apalagi garam. Tidak akan menghapus subsidi dan yang paling fenomenal, Indonesia dibawah kepemimpinannya akan membeli kembali (buyback) Indosat jika pertumbuhan ekonomi ada dikisaran 7%.
Yang pastinya Jokowi akan terlihat masygul, dan paling memungkinkan akan menjawab, "I want to test my minister!", sambil memanggil ke atas pangung debat sosok Sri Mulyani, Enggartiasto dan beberapa menteri-menteri yang menurut Jokowi tidak mematuhi skema politik yang telah dia konstruksikan kepada kabinetnya.
"I dont read what I sign", demikian kemungkinan Jokowi akan menjawab lontaran pertanyaan Prabowo sambil menaikkan bahu dan mimik mukanya yang seperti tanpa bersalah untuk mengatakan hal itu.
Arief Budiman seakan memahami gelora psikologis Jokowi kelak ketika kubu penantang yang bahkan tidak perlu berkonsultasi dengan para konsultan politiknya untuk menanyakan kepada Jokowi atas sikapnya terkait tidak ada satupun janji politik saat dahulu dapat direalisasikannya tahun 2019 ini. Membayangkan betapa kikuknya seorang petahana di depan ratusan juta pasang mata saat "mata gaya" untuk menjawab.
Maka jadi pahamlah publik bahwa KPU lebih terlihat menjadi institusi yang tidak lagi independen dan cenderung mengakomodasi kekalutan, kegalauan dan peluang ambruknya integritas serta terpampangnya secara lugas keminiman kapabilitas dan kapasitas seorang Jokowi. KPU tidak lagi bertindak mewakili negara dan rakyat yang menuntut hak politiknya untuk mendapatkan informasi yang sepatutnya tentang calon-calon pemimpin bangsa.
KPU tidak boleh tunduk atas nama menjaga seseorang yang berpeluang untuk dipermalukan di depan khalayak banyak. Peduli setan untuk itu.
Jokowi memang harus mempertanggungjawabkan semua pernyataan bombastisnya yang membuat rakyat memilih dirinya saat tahun 2014. Bagaimana tidak memilih Jokowi untuk dijadikan sebagai Presiden jika sejak awal dirinya telah menjual produk bernama, tidak akan menghapus subsidi BBM, menciptakan lapangan kerja puluhan juta, bank khusus nelayan, tidak akan berhutang seperti para pendahulunya dan puluhan umbaran janji-janji manis. Dan rakyat memakan janji tersebut.
Patut dan seharusnya Jokowi untuk menangguk konsekwensi saat Prabowo atas nama penantang menggunakan kembali atribusi sebagai "mewakili rakyat Indonesia menagih janji". Dan KPU tidak perlu memposisikan dirinya menjaga marwah dan bentuk-bentuk lainnya agar Jokowi tidak perlu diposisikan sedemikian rupa. Ide untuk mengajukan para timses, TKN dan BPN untuk bisa berdebat menggantikan Jokowi versus Prabowo adalah ide paling barbar yang bisa-bisanya ditawarkan oleh KPU.
Setelah menikmati kegembiraan selama empat tahun dipuja-puji secara sepihak oleh pendukung maka cukup fair rasanya Jokowi mendapati seituasi yang berbalik 180 derajat dipanggung debat nanti. Paling banter Jokowi perhari ini sebaiknya didampingi oleh pakar psikologi dan ulama yang sebenar-benar ulama untuk memberikan ketenangan bathin.Â
Bukan ulama yang mulai suka berbohong dan gemar menarik kembali beberapa fatwa yang pernah diucapkan ke publik sebelumnya. Itu ulama yang berjenis su', ulama kelas perut dan teramat cinta dunia.
Semakin getol dan habis-habisan para buzzer dan ratusan ribu bots, akun digital yang dijalankan secara berbayar untuk memproduksi spin dan cuitan sampah tentang takutnya Prabowo untuk berdebat semakin getol pula publik yang gemas dan harap-harap jengkel menunggu tontonan paling mengasyikan saat Jokowi naik ke atas panggung dan mulai di serang oleh Prabowo tentang kampanye pilpres 2014 lalu.
Salam Ujung Asyik!
