KPU, Demi Penghematan Uang Negara Segera Lantik Saja Jokowi!

Argumentasi Arief Budiman tentang pembatalan penyampaian visi-misi para capres di hadapan khalayak membuat nalar publik menjadi mengkerut, apakah KPU sungguh-sungguh merilis pernyataan tersebut? 

Apakah tidak ada slip of tounges dari KPU tentang respon dari lembaga yang seharusnya kredibel dan memiliki integritas agar didapatkannya oleh rakyat sepasang pemimpin Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan?

"Sosialisasi visi misi silakan dilakukan sendiri-sendiri, mereka yang akan menentukan waktu dan tempatnya masing-masing," jelasnya di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Dugaan KPU tengah diintimidasi oleh kekuatan politis petahana tidak bisa dihindari karena jauh hari sebelum KPU merilis pernyataan pembatalan paslon untuk menyampaikan visi-misi dan program yang dipublikasikan kepada khalayak dan pemilik suara dengan harapan mereka memilih sepasang calon pemimpin negara tersebut berlandaskan kepada sasaran yang disampaikan telah ada keberatan dari kubu petahana terkait sesi tersebut . 

"Jadi paling penting adalah kalau punya penjelasan aspek teknis yang ingin dijelaskan publik terkait visi-misi, itu tugas tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah. Jadi cara bagaimana itu bisa diatur masing-masing. Jadi sekali lagi, tidak perlu ada penyampaian visi-misi sebelumnya oleh capres-cawapres," kata Abdul Kadir Karding, salah satu tim dari kubu petahana kepada wartawan, Selasa (1/1/2019).

"Cukup oleh tim saja dan kita saja. Itu boleh, kok, digelar debat, baik oleh KPU maupun masyarakat yang punya konsen (pemilu), tidak ada masalah," imbuh dia. 

Pernyataan Karding diatas diyakini merupakan sinyal keras kepada KPU agar Jokowi-Ma'ruf Amien tidak perlu bersibuk-ria untuk menyampaikan visi-misi dan program lima tahun ke depan dari kubu mereka. Jokowi-MA diberikan kesan tidak menginginkan adanya sesi penyampaian tentang visi-misi mereka ke publik. 

Cukup menggunakan sejumlah orang dari timses (TKN) yang akan mempublikasikan, bahkan menurut Karding, TKN mempersiapkan diri jika ada agenda adu debat antar timses. Bagi TKN (tim kampanye nasional) dari paslon Jokowi-MA adu gagasan hingga mempertahankan argumentasi tentang gagasan pun tidak perlu menjadi tugas utama dari pasangan calon.

Belum selesai KPU memperlihatkan anomali sikap-sikap yang seharusnya mengusung netralitas, kembali merilis ketetapan tentang "dibocorkannya" materi debat pilpres seminggu sebelum debat secara live dilakukan.

Bagi awam, sikap KPU yang cenderung akomodatif dan kehilangan otoritasnya sebagai lembaga yang menjadi satu-satunya pelaksanaan pilpres dengan biaya trilyunan rupiah ini menjadikan pilpres 2019 bercitarasa petahana. Publik pasti membayangkan petahana harus berkeringat menjawab pertanyaan penantang tentang janji-janji yang dipublikasi pada pilpres 2014 lalu. 

Lain hal jika Jokowi tidak mencalonkan kembali yang tentu saja tidak memiliki konsekwensi harus menjawab ketidakmampuan dirinya merealisasikan sebegitu banyak umbaran janji ke publik.