The margin of error is a statistic expressing the amount of random sampling error in a survey's  results. The larger the margin of error, the less confidence one should  have that the poll's reported results are close to the "true" figures;  that is, the figures for the whole population.  Margin of error is positive whenever a population is incompletely  sampled and the outcome measure has positive variance (that is, it  varies).
Sumber dari Wikipedia
*****
"Elektabilitas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, kalau dilihat  di sini Emil-UU 37,3%, Hasanah (Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan)  7,8%, Sudrajat-Ahmad Syaikhu 7,6%, duo Dedi 34,5%. Sementara yang tidak  tahu atau tidak menjawab 12,8%," kata Direktur Eksekutif Charta  Politika, Yunarto Wijaya, saat memaparkan hasil survei di Jl  Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018). Survei dilakukan pada 23-29 Mei 2018 dengan metode wawancara tatap muka  dengan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel dalam survei sebanyak 1.200  responden, dengan margin of error -/+ 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Demikian rilisan salah satu surveyor, Charta Politika yang entah kenapa bersama beberapa pollster atau surveyor pernah di undang Jokowi ke Istana Kepresidenan beberapa waktu menjelang pemilihan serentak Pilkada Nasional kemaren. Undangan yang patut mendapat perhatian yang kritis dari publik dibalik latar belakang Jokowi mengundang para penggiring opini dan dalam sebuah kesempatan salah satu kontestan yang masygul dengan jomplangnya simpangan angka dari hasil rilisan survei dengan perhitungan berdasarkan quick count, Sudirman Said yang mengatakan lembaga survei atau praktisi pollster lebih berkarakter predator politik ketimbang partisipan positif.
Sudirman Said dengan lugas mengatakan hasil rilisan survei yang dipublikasikan oleh Yunarto Wijaya dan kawan-kawan lebih bersifat menggiring opini atau menciptakan persepsi yang keliru tentang probabilitas dan prediksi untuk melibatkan diri atau tidaknya para donatur. Calon gubernur Jawa Tengah ini telak mengatakan beberapa pihak yang sejatinya telah mulai melakukan pendekatan kemudian beringsur mundur hanya karena diganggu oleh Yunarto cs.
Margin of error atau ambang batas kesalahan yang mungkin didapati dari hasil survei tersebut yang menjadi pertanyaan, apakah statistik sedemikian lumer dan politis saat ini? Hasil dari quick count atau kemudian real count yang dilakukan oleh KPU secara paralel menunjukkan trend yang kentara menunjukkan adanya anomali. Sehingga beberapa pihak yang selama ini memang menduga bahwa Saiful Mujani, Yunarto dan beberapa pollster bayaran lainnya tersebut lebih menyodorkan fakta mereka adalah pabrik persepsi. Harapan dari user mereka adalah para undecided voter atau swing voter yang memiliki populasi yang signifikan bisa digiring ke arah yang diinginkan. Caranya? Melalui rilisan-rilisan para pollster dan surveyor tersebut di media massa atau media online.
Kelitan Saiful Mujani melalui analogi yang tidak tepatnya saat Sudirman Said (SS) mencoba meminta klarifikasi anomali yang terjadi dengan mengambil contoh berat badan SS saat hasil survei dan ketika quick count dan meminta SS untuk tidak menyalahkan timbangan yang tersedia. Analogi yang naif dan menunjukkan ketidakmampuan Saiful menjelaskan dengan elegan dan ilmiah tentang perbedaan yang ekstrim antara margin of error dengan hasil quick count. Penulis lebih ingin mengatakan saat mendistribusikan lembaran survei pertanyaannya, "apakah Sudirman Said ganteng" dan pas saat pilkada voter diminta memilih, "pilih cowok atau cewek". Dan angka partisipasi dalam bentuk kuantitatif tersebut tidak bisa serta merta menggunakan kambing hitam bernama "timbangan".
SMRC merilis angka quick count Sudrajat-Ahmad Syaikhu mencapai 29,58%. Indo Barometer mencatat hasil quick count Sudrajat-Ahmad Syaikhu mencapai 28,54%, sedangkan Charta Politica merilis hasil quick count Sudrajat-Ahmad Syaikhu mencapai 30,07%. Tugas dari para "penggiring opini"-lah untuk bertanggung jawab dihadapan publik agar menjelaskan dengan ilmiah dan bukan sekedar ngeles mengapa ada anomali memalukan ini bisa terjadi.
Kredibilitas sepertinya bukan barang mahal lagi di Republik ini. Profesionalitas-lah sepertinya kata kunci atas fenomena yang beruntun terjadi. Apalagi kasat mata, para pollster dan surveyor ini di berbagai linimasa adalah pendukung militan petahana dan memiliki rekam jejak digital betapa mereka adalah penyanjung dan penyebar narasi-narasi yang tendensius tentang keberpihakannya. Karena jika ini yang terjadi, mereka lebih terkesankan bak bandit. Para bandit yang menyaru menjadi sherrif seperti di film cowboy.
