Janji Netralitas TNI, Quo Vadis Polri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal  Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI tidak akan mentolerir personel TNI yang  tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.  Hal itu disampaikannya di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara,  seperti dikutip dari siaran pers resmi Puspen TNI, Jumat (20/4/2018). 

"Pedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga  dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi prajurit pelanggar  netralitas tersebut," ujar Hadi. "Untuk itu, pegang teguh misi utama, yakni Pilkada Serentak tahun 2018  dan tahapan Pemilu 2019 harus sukses," kata Hadi Tjahjono.

*****

Terlepas beberapa saat lalu Panglima baru ini melakukan mutasi besar-besaran hingga puluhan pati (perwira tinggi) yang sebagian pihak berpendapat Hadi tengah "membersihkan" sisa-sisa perwira yang diduga memiliki kedekatan dan kesamaan pandangan dengan mantan Panglima Gatot Nurmantyo yang tengah digadang-gadang publik akan mengganjal laju upaya Jokowi kembali menjadi presiden periode kedua.

Mengapa judul artikel perlu diberikan frasa yang berasal dari latin tersebut?

Publik juga mungkin sependapat dengan penulis tentang intensi dan kebijakan-kebijakan Jenderal Tito Karnavian berikut aplikasi yang dilaksanakan di tataran praktis, sebut saja penangkapan beberapa pihak yang dituduh melakukan upaya makar meskipun kemudian tidak terbukti sama sekali. Pihak-pihak seperti Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas dan seorang ustadz yang gigih mengeksplorasi fakta-fakta tentang dinamika kebangkitan ampas-ampas PKI di lingkaran penting Jokowi, Ustadz Alfian Tanjung.

Atau sebut saja tentang upaya kriminalisasi jajaran Tito terhadap ulama vokal yang saat ini memilih untuk menjaga kondusifitas negeri, Habib Rizieq Shihhab yang dituduh melakukan tindakan pornografi yang konyolnya hanya mengandalkan sebuah aksi fake-whatsapp yang seharusnya sebuah topik remeh bagi jajaran krimsus Polri.

Polri dianggap sebagian publik tengah memainkan sebuah aksi politik praktis yang tendensinya lebih kepada upaya melanggengkan upaya Jokowi dan sejumlah pihak dibelakangnya tetap berkuasa di Indonesia. Terutama Tito Karnavian yang menjabat sebagai Kapolri dituding tengah "bermain dengan tidak cantik" di depan jalan terjal Jokowi meraih kembali asanya.

Kasus Novel Baswedan yang lamban pergerakan untuk menemukan titik terang pelaku dan latar belakangnya karena dugaan Novel tengah membidik beberapa pihak yang akan ditangkap terkait tindakan korupsi di masa lalu semakin menegaskan Polri tengah larut dalam pusaran politik pragmatis. Dan pragmatisme-lah yang kental terlihat didalam beberapa kasus yang menarik perhatian publik. 

Sebagaimana Polri sangat "ringan tangan" untuk memberangus ujaran-ujaran vokal dan kritis dari oposan Jokowi dan terlihat sangat lemot bagi ujaran kebencian yang dipublikasi oleh sejumlah pihak yang ditengarai sebagai pendukung militan Jokowi. Alhasil Polri bagi sebagian publik lebih terlihat sebagai penjaga marwah Jokowi sebagai pribadi ketimbang sebagai sebuah tindakan penegakan hukum karena adanya tindakan pelanggaran perundangan yang berlaku.

"Bagi prajurit TNI,  hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI, tidak ada komando  atau perintah dari pihak lain," tegas Hadi.