TEMPO.CO, Jakarta - Survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat menginginkan Joko Widodo (Jokowi) diganti oleh tokoh lain pada Pemilihan Presiden 2019.
"Sebanyak  46,4 persen responden ingin Jokowi diganti tokoh lain," kata Direktur  Riset Median Sudarto saat merilis hasil survei elektabilitas kandidat calon presiden di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 16 April 2018. Jumlah  tersebut lebih banyak ketimbang responden yang memilih Jokowi memimpin kembali, yakni sebesar 45,22 persen. Ada 8,41 persen responden yang  memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu.
Sudarto mengatakan hasil survei ini menjadi peringatan bagi Jokowi. "Warning kuning kemerahan untuk Jokowi, karena ada sedikit lebih banyak orang yang ingin jokowi diganti." Artinya,  kata dia, apabila pada pilpres mendatang hanya ada dua pasangan calon  saja, maka peluang bekas gubernur DKI Jakarta itu untuk kembali menang  akan semakin kecil. Alasannya, dia memprediksikan para pemilih yang  sudah tak mau lagi dipimpin Jokowi akan terkanalisasi untuk mendukung  lawan Jokowi.
Di kutip dari sini
*****
Survei Median tersebut tentu saja akan di counter oleh kubu petahana dengan segudang argumentasi. Mulai dari pendekatan ilmiah, populis dan bahkan yang berbau akal tumbang seperti salah satu petinggi partai pembesut Jokowi yang tanpa fikir panjang membuat lelucon garing. Petinggi ini ingin menggiring persepsi publik bahwa Jokowi persis dengan salah satu khalifah agung, satu nama yang begitu fenomenal, Sayyidina Umar Bin Khattab. Entah apa yang menjadi latar belakangnya, namun blunder fatal ini malahan semakin mengkristalisasi ke-muak-an publik atas prilaku pendukung Jokowi dan sekaligus kepada Jokowi sendiri. Dimana persisnya coba?
Uapaya pencitraan yang terus dibangun oleh timses atas rekomendasi -mungkin- dari konsultan politiknya ternyata tidak memberikan dampak signifikan, mulai dari bergaya Dilan 1990 dan terakhir berhujan-hujan (katanya hujan buatan) bak Dilan dan Milea. Survei yang dikeluarkan oleh Median setidaknya juga sesuatu informasi yang tidak bisa diabaikan.
Survei yang membuat profil sejauh mana ekspektasi publik kepada hasil pilpres nanti akan menggiring kepada prilaku politik yang akan dilihat pada realitas yang ada di tengah publik.Â
#ABJ atau Asal Bukan Jokowi mengingatkan penulis saat ada gema penolakan skala nasional ABM, Asal Bukan Mega. Untung saja saat itu medsos seperti Twitter belum ada. Sinyalemen ketidaksukaan publik di ranah nyata memang tidak sepenuhnya sama dengan ranah maya yang di penuhi oleh bot alias perangkat lunak yang memiliki kemampuan berinteraksi di internet. Hasil dari pekerjaan bot ini salah satunya berusaha menggiring persepsi publik.
Pembaca mungkin harus berusaha menggali ingatan pasca reformasi dimana Megawati sebagai partai pemenang dengan jumlah suara signifikan berhadapan dengan dikotomi ABM yang lawannya terafiliasi dengan sejumlah tokoh dan pandangan agamis. Polarisasi dalam prilaku politik di Indonesia memang tidak akan sesederhana para pengamat berharap akan adanya peningkatan kematangan berpolitik. Istilah ABM alias Asal Bukan Militer juga perhari ini masih bergaung dan efektif. Lontaran ini biasanya digaungkan oleh praktisi -katanya- HAM, seperti Hendardi, Usman Hamid, Nursjahbani dan Todung Mulya Lubis. Padahal jika mereka yang pernah aktif di dunia militer dan kemudian setelah pensiun ingin mendarmabaktikan diri mereka kepada politik dimana salahnya?
Gerakan ABJ ini akan menjadi kanal yang besarnya kelak melebihi besarnya Kanal Suez. Semua ornamen politik seperti politik identitas, politik pragmatis dan politik praktis dari rakyat yang hendak mengambil kembali mandatnya dari Jokowi akan berkumpul. Belum lagi komponen-komponen seperti ormas Islam, majelis taklim, anak-anak muda yang menganggur tidak mendapatkan peluang bekerja di negeri sendiri dan para pengusaha kelas mikro yang  tidak mendapatkan atensi dari pemerintahan Jokowi akan bersama-sama menyanyikan mars #ABJ.
