Nawacita yang dikumandangkan Jokowi hingga mampu menghantarkan dirinya ke tampuk tertinggi pemerintahan Indonesia salah satunya adalah reformasi di bidang agraria.Dalam sebuah kolom yang dituliskan oleh salah satu dari sekian banyak staf khusus kepresidenan yang dibayar oleh uang hasil penarikan dari pajak rakyat menyatakan bahwa dalam reformasi agraria dibagi dalam dua lajur, legalisasi (baca: sertifikasi) dan redistribusi kepemilikan aset berupa tanah.
Juga mengutip dari  pernyataan Direktur Eksekutif Megawati Institute (MI) Arif Budimanta yang menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK saat ini memberi gambaran mengenai ekonomi Pancasila yaitu keadilan sosial bagi  seluruh rakyat Indonesia seperti redistribusi aset tanah melalui reforma agraria, redistribusi akses finansial melalui kredit usaha rakyat (KUR)  dengan menurunkan suku bunga pinjaman serta pembangunan desa dan infrastruktur di luar Jawa.
"Kami juga berharap penguatan ekonomi Pancasila bisa  mengurai masalah sistem perbankan kita yang masih dikuasai sekelompok  orang dan akses perbankan bisa mengangkat derajat usaha mikro ke  menengah dan seterusnya,"
Kemudian ditambahkan oleh politisi dari PDIP ini tentang fakta-fakta seperti kasus oligarkiekonomi,  atau penguasaan aset-aset kekayaan negara kepada segelintir orang atau  kalangan yang dekat dengan pihak kekuasaan, sangat berbahaya karena  berpotensi menghambat pertumbuhan perekonomian nasional.
"Oligarki ekonomi di Indonesia berkorelasi positif dengan  ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan  ekonomi. Oligarki juga berasosiasi dengan pemerintah yang lebih birokratis dan  lebih intervensionis, juga dengan perkembangan pasar finansial yang  kurang berkembang. Penguasaan di tangan oligarki dapat merusak  perkembangan institusi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi,"
Maka, patut dipertanyakan reaksi miring dari kubu Istana, dimulai dari Menko Kemaritiman yang tidak terasosiasi langsung dengan isu pertanahan, Luhut Binsar dan juga Jokowi secara langsung yang menuding Amien Rais sekedar nyinyir untuk menuding rezim sekarang ini sedang ngibul. Isu atau fenomena terjadinya berpusarnya jumlah aset yang sangat besar di kelompok minoritas (baca: oligarki) adalah sebuah fakta miris di Indonesia dan sesumbar Jokowi saat berkampanye dan merilisnya dalam bentuk Nawacita.
Amien Rais seakan menepuk Jokowi untuk ingat akan janji dan kembali ke track yang lurus. Pembagian sertifikat dalam bentuk upacara yang sejatinya hanya menjadi cara paling naif untuk mendongkrak popularitas atau bahkan elektabilitas dirinya yang terakhir hanya sekedar bertengger di kisaran angka kurang dari 45%. Sebagai petahana, seseorang yang memiliki panggung besar, Jokowi seakan mampat dan mentok angka aman untuk kembali berkuasa di 2019 nanti.
Ngibul atau tidaknya seseorang bisa di ukur dengan apa yang pernah dia janjikan. Apakah fakta begitu besarnya aset, seperti perkebunan yang sangat luas di pelbagai daerah di Indonesia yang dikuasi oleh segelintir pihak, beratus-ratus sektor properti pun dikuasi oleh sejumlah konglomerasi yang notabene dimiliki oleh mereka-mereka itu juga masih terpampang di depan mata rakyat.
Sejumlah sertifikat tanah yang di ecer-ecer tersebut sama sekali tidak menyentuh esensi persoalan tentang terancam direnggutnya tanah air ini ooleh sejumlah kelompok kecil tapi besar dalam jumlah aset atau modal.Â
Reaksi miring dari rezim ini seakan-akan membenarkan tudingan Amien Rais tersebut dan sekaligus juga menjawab pertanyaan publik, apakah rezim ini anti kritik?Â
Salam Ujung Jari!
