Olok-olok Hasil Survei Indo Barometer

Sungguh sebuah hasil kerja dengan --katanya-- balutan pendekatan ilmiah, seperti menggunakan pendekatan statistik untuk mengambil sebuah persepsi publik tentang kinerja sebuah rezim yang zig-zag, seperti Rezim Rapopo ini.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodhari saat rilis survei di  Jakarta, Minggu (3/12/2017) mengatakan, dalam survei yang digelar pada  pada 15 -- 23 November 2017 di seluruh Provinsi di Indonesia yang  meliputi 34 Provinsi, Jokowi masih teratas. Indo Barometer menggunakan metoda pertanyaan untuk menangkap, salah satunya "puas" dan "tidak puasnya" publik terhadap kinerja Jokowi cs.

Lima alasan utama publik puas terhadap kinerja  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah meningkatnya  pembangunan, dekat dengan rakyat kecil, sesuai dengan janji kampanye,  bantuan pendidikan, dan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin.

Sementara lima alasan utama publik tidak puas terhadap kinerja  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pengangguran  masih banyak, terlalu banyak pencitraan, pembangunan belum merata,  kurang berwibawa, dan penegakan hukum belum adil.

Dari tangkapan hasil survei untuk pernyataan puas, sepertinya kita harus bisa mendapatkan korelasi antara dua variabel, puas dan tidak puas. Dalam dua variabel diatas sangat jelas korelasi antara keduanya karena berangkat dari janji-janji kampanye Jokowi saat masa pilpres beberapa tahun lalu. Seperti Jokowi dianggap bekerja sesuai dengan janji kampanye dan memuaskan publik. 

Padahal di variabel yang lain publik merasa tidak puas dengan penggangguran masih banyak dan ini menabrak atau mengingkari janji Jokowi tentang lapangan pekerjaan sebanyak 10.000 yang faktanya ternyata seperti diperuntukkan TKA, terutama dari Cina.

Memberikan bantuan masyarakat miskin yang dimaksud apakah pembagian sepeda atau alat perlengkapan sekolah? Karena fakta-fakta tentang pemberian subsidi sebesar sejuta per Keluarga Pra Sejahtera belum terlihat per hari ini karena janji ini terikat dengan persyaratan adanya perumbuhan ekonomi minimal 7%, padahal capaian Kabinet Kerja ini baru menyentuh angka 5.01%. Masih jauh Belanda, Kawan!

Qodhari dan tim surveyor-nya harus menjelaskan format atau metoda pelaksanaan survei-nya. Apakah sambil bercanda sembari mendengarkan Ipod atau duduk manis di kafe sambil mengudap penganan?

Apakah cara ini olok-olok dari lembaga-lembaga survei sebagai penghangat tungku menjelang tahun politik 2018-2019? Atau ini bagian dari strategi rezim untuk melanggengkan masa kekuasaannya untuk lima tahun mendatang? 

Olok-olok ini cukup membantu publik berkelit sejenak dari situasi pencitraan yang semakin massif. Padahal fakta-fakta keberpihakan rezim kepada rakyat semakin patut untuk dipertanyakan. Keberpihakan seperti memberikan insentif atas semakin turunnya daya beli, semakin banyaknya subsidi yang dicabut dan mengalihkannya kepada hal-hal yang rendah manfaat. 

Dampak dari --katanya-- sekian pembangunan infrastruktur sama sekali belum dirasakan rakyat. Apalagi wacana untuk mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa baru di PTN semakin memperlihatkan wujud asli rezim ini. Daya beli dilemahkan, peluang untuk mengenyam pendidikan dikurangi dan belum lagi ide-ide penghapusan subsidi untuk pembangunan jalur-jalur darat di Timur Indonesia berikut kebijakan satu harga.