Mohon tunggu...
Imam Kodri
Imam Kodri Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Formal Education Background in UPDM (B) Of Bachelor’s Degree of Politics and Social Science, majoring of Public Administration and Master Degree, Majoring of Human Resources. Worked in various private companies over 30 years, such as: PT. Pan Brothers Textile as HRD Assistant Manager, PT. Sumber Makmur as HRD Manager, General Personnel Manager at PT. Bangun Perkarsa Adhitamasentra, Senior Manager of HRD and General affair at PT. Indoraya Giriperkarsa, Headmaster of Kelapa Dua High School, and the last, Head of the General Bureau and Human Resources at ISTN Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Presiden Jokowi Tidak Perlu Banyak Bicara yang Penting Nyata

4 September 2017   23:26 Diperbarui: 4 September 2017   23:51 2876 5 2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Presiden Jokowi menyaksikan pengapalan bantuan pemerintah Indinesia untuk warga Rohingya yang berada di Rakhine State, Myanmar. (Jakarta Pos Kota)

Pelanggaran HAM berat oleh militer Myanmar dalam bentuk kekerasan yang mengarah kepada pembunuhan masal terhadap minoritas Rohingya telah memakan korban ribuan orang-orang tidak berdosa anak-anak, perempuan, dan orang tua yang mengarah sebagai pembersihan etnis, telah menimbulkan kecaman keras  dari Malaysia dan Indonesia

Kecaman keras juga datang dari Amerika, Turki, dan OKI , terutama organisasi-organisasi masa Islam kepada pemerintah Myanmar agar segera menghentikan kebiadabannya. Unjuk rasa muncul dimana-mana terutama di Indonesia dan Malaysia.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menyampaikan penyesalannya atas pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Myanmar kepada muslim Rohingya. Demi menjaga keutuhan keamanan dalam kehidupan bersama dan stabilitas ASEAN yang aman dan bersahabat Myanmar harus segera menghentikan praktek-praktek penyiksaan, penindasan dan pembunuhan yang mengarah kepada genocide.

Dalam tugas social dan kemanusiaan untuk  Rohingya yang tertindas, ternyata Presiden Jokowi tampil paling depan. Presiden Jokowi bukan hanya berbicara tetapi yang penting adalah melakukan tindakan nyata, tidak cukup sekedar menyampaikan penyesalannya terkait tindakan brutal tentara Myanmar terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar, tetapi langsung memerintahkan menteri Retno Marsudi agar bergerak cepat bantu Rohingya yang saat ini sedang mengalami tindakan kekerasan dari  militer Myanmar.

Pertama, Jokowi memerintahkan Menlu Retno Marsudi agar segera menjalin komunikasi secara intensif kepada pihak penguasa Myanmar baik kalangan militer, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh agama budha, agar pemerintah dan militer Myanmar segera menghentikan tindakan kekerasan kepada masyarakat Rohingya di Rakhine.

Kedua, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada menteri Retno Marsudi agar menjalin komunikasi efektif kepada Menlu dan Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional,  agar memberikan perlindungan kemanusiaan semestinya kepada masyarakat Rohingya.

Presiden Jokowi, meminta kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres dan penasihat khusus untuk Rakhine State, Kofi Annan, agar PBB segera memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Rohingya.

Ketiga, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada menteri Retno Marsudi agar segera mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, dan segera merealisasikan bantuan sebuah rumah sakit untuk masyarakat Rohingya. PresidenJokowi juga memberikan  bantuan kepada Rohingya 2 juta dolar AS, yang berasal dari 11 organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Keempat, Jokowi memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya yang ada di Rakhine saja tetapi juga yang berada di Bangladesh. Presiden Indonesia juga telah memberikan bantuan penampungan pengungsi muslim Rohingya dan  bantuan makanan serta obat-obatan.

Kerjasama Indonesia dengan PBB  melalui upaya politik diplomasi Menlu Retno Marsudi, Indonesia mendapat banyak kepercayaan untuk penyelesaian tragedi kemanusiaan Rohingya, diantaranya

Indonesia mendapat kepercayaan dari PBB dalam hal ini dari Amnesti Internasional untuk menjadi salah satu anggota tim investigasi yang bertugas untuk mencari fakta-fakta dan bukti kebenaran telah terjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran kemanusiaan oleh militer Myanmar , dan menuntut pertanggungjawaban Myanmar agar mengembalikan hak-hak Rohingya secara de  facto sebagai masyarakat Myanmar yang telah ratusan tahun mendiami di wilayah Rakhine.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan