Pemerintah boleh saja menikmati aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri Indonesia, dengan memanfaatkannya untuk menuntaskan proyek-proyek infrastruktur yang masih butuh peningkatan kapasitas. Namun, belanja yang terbilang ekspansif melalui program-program pemerintah harus memperhitungkan daya tahan keuangan APBN dan sustainabilitas keuangan nasional, jika sewaktu-waktu terjadi gejolak pasar yang tidak diiginkan. Sehingga sudah saatnya Pemerintahan Jokowi kembali ke habbit fundamental APBN yang sebenarnya, dengan perencanaan belanja negara yang lebih realistis dan rasional (Sumber Tulisan: willemwandik.com, sumber gambar: diolah dari dirjen pajak info)