Mohon tunggu...
Imaduddin Kamal Thoriq
Imaduddin Kamal Thoriq Mohon Tunggu... mahasiswa PWK'19 UNEJ

191910501048 S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perencanaan Spasial Perkotaan

23 Oktober 2019   00:50 Diperbarui: 23 Oktober 2019   01:53 0 4 13 Mohon Tunggu...
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perencanaan Spasial Perkotaan
Permukiman Kumuh di Mumbai, India. (Sarah Jamerson/flickr) 

Suatu wilayah yang mengalami perkembangan, pada umumnya terjadi perubahan dalam proses pembangunannya. Yang pada awalnya didominasi oleh sektor pertanian, sekarang telah berubah menjadi sektor perdagangan dan jasa. Kecenderungan ini bersamaan dengan perubahan jumlah penduduk yang ada. Proses perubahan ini dapat disebut dengan urbanisasi. Dimana banyak warga pedesaan yang pindah ke wilayah perkotaan maupun wilayah di desa yang mulai mencirikan seperti kota.

Di Negara berkembang seperti Indonesia, urbanisasi ini hanya sebagai proses demografi dan tidak diiringi dengan proses perkembangan ekonomi seperti yang terjadi di negara - negara maju.

Akibatnya, ledakan penduduk yang cukup besar terjadi di wilayah perkotaan. Ledakan penduduk ini mengakibatkan semakin beratnya beban hidup di wilayah perkotaan sehingga banyak menimbulkan permasalahan di perkotaan, mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan lain-lain

Salah satu dari sekian banyak permasalahan di perkotaan adalah terkait dengan ekonomi. Yaitu permasalahan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan perkotaan di Indonesia ini sangat memprihatinkan dan mendesak untuk segera ditangani karena terkait dengan tren pembangunan perkotaan di Indonesia.

Misalnya saja, pada tahun 1980 hingga 2010, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia mencapai 3,85%, proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat dari 22,10% pada tahun 1980 menjadi 44,28% pada tahun 2010.

Data ini menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 18,45% pada tahun 1976 menajdi 36,61% pada 2009. Dari data tersbut dapat terlihat bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indoensia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang berdampak pada timbulnya aspek persoaalan kemiskinan perkotaan seperti aspek fisik dan aspek non fisik ataupun aspek ekologis.

Persoalan kemiskinan ini pun menimbulkan dampak seperti munculnya permukiman kumuh yang disebabkan karena sumberdaya yang ada di kota, tidak mampu melayani kebutuhan seluruh penduduk kota. Kekumuhan di kota tidak lain bersumber dari kemiskinan kota, yang disebabkan karena kemiskinan penduduknya dan ketidakmampuan pemerintah kota dalam menyediakan layanan yang memadai kepada penduduknya.

Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah mempunyai perhatian yang besar terhadap terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Namun, strategi pembangunan yang diterapkan bangsa Indonesia selama ini lebih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi itu ternyata tidak dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan di semua golongan masyarakat. Akibatnya terjadilah tarik ulur antara pertumbuhan dan pemerataan. (Nano Prawoto, 2009)

Dalam laporan Peta Kemiskinan Indonesia (2017), dilakukan pengukuran terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan daerah di semua ukuran dengan membangun "Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah". Secara umum, daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan tertinggi dominan di luar Jawa.

Namun pada saat yang sama, daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terendah juga dominan berlokasi di luar Jawa, dengan pengecualian DKI Jakarta. Daerah di DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi dan tingkat kemiskinan terendah, ternyata memiliki kinerja penanggulangan kemiskinan yang rendah.

Hasil analisis secara keseluruhan dari Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014, menunjukkan sebagian besar daerah belum memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan ambang batas nilai indeks 70, hanya ada enam dari 497 daerah, atau sekitar satu persen, yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan pada periode 2010-2014. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan secara implisit menunjukkan lemahnya upaya menanggulangi kemiskinan di tingkat kabupaten-kota dan diperlukan upaya penanggulangannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x