Ini cerita mantan orang di kantor yang mau memasukkan anaknya di SMA Negeri 3 di Pamulang. Bayangkan, uang masuk minimal Rp 15 juta. Kemudian biaya SPP per bulan (belum termasuk ini itu) mencapai Rp 500 ribu. Dan semua kelas masuk dalam kelas internasional dan kelas akselarasi. Tidak ada yang kelas reguler.
Ketika dia muter cari sekolah negeri yang lain di Pamulang, ternyata sami mawon. Biayanya selangit. Akhirnya sebagai alternatif, dia nguber cari sekolah di Ciputat. Secara wilayah, Pamulang sudah masuk Tangerang Selatan, sementara Ciputat masuk ke DKI Jakarta.
Kenapa bisa ya, yang namanya sekolah NEGERI biayanya selangit? Jelas-jelas namanya NEGERI. Bangunan dibangun pake APBN atau APBD, alias dari keringat rakyat. Guru sebagai PNS digaji pake anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat. Jadi dari keringat rakyat juga. Dan yang namanya sekolah negeri, tentu juga menjadi simbol pelayanan publik pemerintah negara Republik Indonesia ini kepada rakyatnya.
Kalau sekolah negeri biayanya selangit, sebaiknya papan namanya dituker aja jadi sekolah SWASTA. Kalau swasta kan jelas, harus membiayai dirinya sendiri, mulai dari gedung, hingga guru-gurunya.
Nah, yang parahnya, biaya masuk yang sampai RP 15 juta itu. Kalau sepuluh kelas kali 30 orang saja, maka per tahun sekolah NEGERI tersebut meraup Rp 4,5 M! Nah, kalo katanya untuk biaya pembangunan, apa setiap tahun nambah gedung baru, nambah kursi baru, nambah bangku baru? Kemana duit Rp 4,5 M setiap tahun itu?
Begitu juga dengan pemasukan per bulan Rp 500 rb x 30 orang x 10 kelas (asumsi) = Rp 150 juta per bulan. Untuk apa biaya segitu?
Yang ironisnya adalah amanat konstitusi kita yang menyatakan bahwa 20% APBN adalah untuk anggaran pendidikan. 20% itu tidak sedikit! Kalau asumsi APBN Rp 1300 T, maka alokasi anggaran pendidikan adalah Rp 260 trilyun! Kemana duit segitu? Bagaimana pertanggung jawabannya? Apa hanya untuk BOS yang sampai SMP doank?
Apa pemerintah negara ini mengharap sebagian besar rakyat miskin itu sekedar lulus SD atau paling tidak SMP? Rakyat miskin yang menurut WHO (standarnya beda dengan BPS), mencapai 100 juta rakyat Indonesia?
Pertanyaan ini hanya pada rumput yang bergoyang. Soalnya kalau ke DPR, kerjanya malah menghabiskan uang APBN untuk gedung baru RP 1,3 T dan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk studi banding gak jelas ke luar negeri.
Selamat Hari Pendidikan, 2 Mei 2011.
