Tampaknya PHK massal beberapa perusahaan besar yang tutup atau merger di Indonesia tidak dapat dihindari. Bukan saja Ford, tetapi Panasonic, Toshiba, Yamaha, Astra Honda Motor, Hino, Astra Komponen, termasuk juga beberapa perusahaan pertambangan dan minyak asing yang beroperasi di Indonesia melakukan 'perampingan'. Bahkan produsen lokal seperti Maspion juga akan mempensiunkan dini ribuan karyawannya, sebesar 1800-an tahun lalu, dan jumlah yang sama tahun ini.
Beberapa alasan perusahaan mem-PHK massal karyawannya misalnya masalah persaingan, dimana untuk elektronik perkembangan teknologi berkembang cepat, kemudian untuk minyak, harga minyak dunia juga membuat dunia perminyakan lesu. Tetapi ada juga yang sebenarnya perusahaannya sehat-sehat saja, tetapi tidak mampu lagi mengelola ongkos produksi yang demikian membengkak. Beban ongkos produksi tersebut misalnya biaya bahan baku yang tergerus kenaikan kurs dollar, ditambah dengan biaya energi yang merupakan beban biaya no.3 bagi industri. Tetapi ada lagi ongkos yang amat mahal, yaitu upah dan kinerja buruh Indonesia.
Banyak sebenarnya buruh yang mengerti kondisi perusahaannya. Apalagi kalau dia menyadari bahwa selama ini, pihak manajemen cukup terbuka untuk diberi masukan. Tetapi yang parah adalah ketika provokasi datang dari luar, dan melakukan tindakan yang akhirnya kontraproduktif dengan kondisi perusahaan.
Provokasi yang terbesar itu adalah untuk demo besar-besaran ke Jakarta. Setahun bisa berkali-kali. Kalau dulu sih seingat saya pas hari Buruh doank. Lah ini, bisa 4-5 kali dalam setahun. Tuntutannya macam-macam. Kalau yang lalu-lalu masalah UMP. Dan ketika diturutin, ya perusahaan yang sedang lesu langsung perampingan, atau pensiun dini.
Awal tahun ini, juga sudah ada ancaman demo buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berdemo besar-besaran besok, 6 Februari 2016, dalam rangka hari Ultah Kongres Federasi Pekerja Metal Indonesia (FPMI). Katanya mau dikerahkan 20.000 orang dan serentak di 15 propinsi. Jiahh, apa setiap ultah serikat pekerja per-produk bakal ada demo nih?
Tuntutannya, selain pencabutan PP 78 tahun 2015, juga menuntut menghentikan PHK. Padahal, kalau menurut saya, jika hendak mencabut regulasi, bikin saja judicial review ke MK mengenai regulasi tersebut. Pasal apa yang hendak dicabut, atau sekalian minta dicabut PP nya. Tetapi langsung ke hukum, bukan koar-koar di jalanan. Kemudian masalah tuntutan menghentikan PHK, gimana caranya kalau mereka demo mulu?
Untuk para buruh yang terhormat, daripada mengikut sepak terjang ketua kalian yang siapa tahu sekedar memanfaatkan anak buahnya secara politis, mending bicara langsung lah pada pimpinan perusahaan kalian itu. Bersama membuat perusahaan survive, sehingga tidak terjadi PHK.
Lagipula pembenahan kesejahteraan buruh, bisa secara elegan, misalnya bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, dimana duit buruh/pekerja Indonesia ratusan Trilyunan rupiah numpuk disini, karena sebenarnya banyak buruh atau keluarganya yang gak ngeh, kalau punya 'simpanan' melalui Jamsostek, sejak zaman dahulu lagi. Sistem jaminan itu yang harus segera dimanfaatkan buruh, dan tahu secara detail ketika mencairkannya.
Ya sudah, gitu aja. Salam Kompasiana!
