Penggusuran Nelayan demi Reklamasi Korporasi; Mana Suara Susi & Jokowi?

Tadi pagi ketika melihat berita KompasTV, saya terenyuh sekali mendengar  wawancara reporternya dengan nelayan kampung Dadap. Kampung ini akan digusur habis. Lucunya, judul penggusuran tadinya disebut penggusuran 'lokalisasi prostitusi', padahal menyasar semua penduduk nelayan disini.  Ibu nelayan yang diwawancarai menyebutkan bahwa jika lokalisasi prostitusi yang digusur, tentu saja dia setuju. Tetapi jika merekapun akan digusur, mereka akan melawan. Bahkan direlokasi pun mereka tidak mau, karena sumber mata pencaharian mereka adalah nelayan. 

Reporter Kompas TV nanya lagi; 'Bukankah disini nanti akan ditata Bu, supaya bagus? Akan dibangunkan rusun?" Ibu itu menjawab,"Dulu kami yang bikin jalan disini, bikin mesjid sendiri, urunan walaupun kami bukan keluarga mampu. Tidak ada bantuan pemkab Tangerang disini. Kami sudah menata daerah kami sendiri secara swadaya. Kalau sekarang kenapa pemkab ujug-ujug mau menata dengan menggusur kami ataupun membangunkan rusun? Tapak rusunnya pun belum ada. Mau direlokasi? Kami orang pantai (nelayan), masa mau dipindah ke gunung?" 

Nelayan kampung Dadap ini bukan saja menolak digusur, mereka juga menolak keras reklamasi yang diberikan pemkab Tangerang kepada Agung Sedayu Group di pantai Tangerang Utara seluas 9.000 ha di sepanjang pesisir Dadap sampai sepanjang pesisir pantai kecamatan Kronjo dengan panjang 53 km. 

Gila, nelayan digusur demi kepentingan korporasi? Kasus ini sama dengan penggusuran Penjaringan, dimana nelayan digusur demi kepentingan korporasi? Mana suara Susi, Menteri KKP dan suara Jokowi, yang punya visi Kejayaan Maritim Indonesia? Nelayan adalah ujung tombak kedaulatan pangan Indonesia dari laut. Tetapi mana pemberdayaan yang signifikan terhadap mereka? Posisi nelayan di Jakarta dan Tangerang merupakan 'wajah' nelayan di muka pintu kantor Jokowi dan Susi sendiri.

Yang dibutuhkan nelayan adalah pemberdayaan, fasilitas mumpuni untuk melaut, serta peningkatan pemukiman yang layak di rumah mereka sendiri. Kenapa tidak menata tanpa menggusur? Membuat kampung nelayan yang indah dan bagus? Ngeri rasanya ketika eksekutif telah 'dibeli' oleh korporasi. Kebijakan-kebijakan eksekutif akan mengikut kemana arah telunjuk korporasi. Bahkan dengan menggusur rakyat sendiri. Bukankah mereka, kelompok marjinal tersebut adalah rakyatnya Susi dan Jokowi juga? Kelompok nirdaya yang justru sangat perlu kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap mereka? 

Eksekutif yang telah 'dibeli' oleh korporasi juga akan membela korporasi itu mati-matian. Dengan segala cara, bahkan dengan kebijakan atau ijin yang menabrak konstitusi. Yang penting kepentingan sang korporasi telah tercapai. Tidak apa-apa mungkin tertunda sebentar karena reaksi publik. Ujung akhirnya, korporasi itu tetap menang?

Entahlah, Seharusnya Kejayaan Indonesia di Laut adalah dari keringat puluhan juta nelayan yang selama ini dipinggirkan.  Bukan dari resort-resort mewah milik korporasi di pulau-pulau reklamasi.