Karena saya orang teknis, saya paling jengkel jika suatu kasus ditarik ke ranah politis. Belum ada hasil pengujian, eh sudah bilang ini makarlah (kata mendagri). Yang lucunya, penentang Jokowi malah bilang ini upaya mengalihkan isu pelengseran Jokowi oleh mahasiswa, karena ndilalahnya kasus ini muncul pada tanggal 19 Mei 2015, sehari sebelum hari kebangkitan nasional dan beberapa hari sebelum peringatan reformasi. Mana yang bener, pucing pala berbi deh, hehee.
Kemudian Sucofindo, lab BUMN yang terakreditasi dan menjadi rujukan nasional serta internasional menyatakan bahwa hasilnya positif mengandung plastik. Hari Jumat lalu, sebenarnya BPOM juga mau mengumumkan hasil pengujiannya. Tetapi ternyata belum, setelah rapat pemerintah, baru mengumumkan bahwa hasilnya negatif. Hasil BPOM bersamaan dengan hasil uji dari lab forensik Polri, serta Kementan.
Nah, tadi baru liat Metro tv, humas Sucofindo menyatakan bahwa mereka tetap yakin dengan hasil uji yang dilakukan Sucofindo. Tetapi acara Metro tv ini juga menampilkan juru bicara Istana, Teten Masduki yang minta Sucofindo mengakui bahwa hasilnya salah. Haa? Data saintis mau diintervensi secara politik?
Disini saya jadi ngeri euyy. Jadi inget dulu tahun 2009, saya sebagai peneliti YLKI melakukan uji susu mengandung melamin (sejenis plastik). Pengujian dilakukan kerjasama dengan lab kimia UI. Karena ketika itu di Tiongkok marak kasus susu mengandung melamin, korbannya ribuan balita sakit dan beberapa bayi meninggal.
Hasil uji kami mengejutkan, karena sebagian besar mengandung melamin. Seperti diketahui banyak perusahaan susu global yang bisa saja punya pabrik di Tiongkok, dan itu dikhawatirkan ikut tercemar. Produknya kemudian masuk ke Indonesia. Kami memiliki SOP mengenai hasil pengujian, termasuk hak jawab oleh industri, tanggapan BPOM yang diberikan selama 14 hari. Setelah itu kami mengumumkan hasil uji tersebut. Disinilah BPOM bereaksi dengan menyatakan hasil uji kami salah.
Mereka menguji juga dan menyatakan produk yang disebut tidak mengandung melamin. Sempat heboh di media karena perbedaan data ini. Tetapi syukurnya, itu tidak merembet ke politis. Tidak ada yang memaksa kami menyatakan hasilnya gak valid. Karena kami juga yakin banget dengan hasil uji tersebut.
Kesimpulannya? Biarkan masyarakat memilih, data mana yang hendak mereka percayai. Kalau BPOM ketika itu bersikeukeuh dengan datanya, saya juga gak berhak bilang mereka salah, atau bilang mereka melindungi industri raksasa global. Biarlah itu tanggung jawab terhadap Yang Diatas.
Betapa bedanya dengan kasus beras sekarang. Yang mengajukan sampling ke Sucofindo kan Dinas Perdangan Bekasi, yang mengumumkan Walikota didampingi oleh Sucofindo. Tetapi kemudian banyak banget pihak yang terlibat, mulai dari Kemendag, Kementan, Polri, BPOM hingga Presiden? Yang bingung sebenarnya otoritas yang menangani keamanan beras itu siapa?
Saya gak ngerti politik. Saya cuman ngerti Indonesia darurat soal keamanan pangan, terutama pangan segar, karena tidak jelas siapa yang menangani. BPOM otoritasnya sebenarnya hanya pangan kemasan, bukan pangan segar dan pangan cepat saji.
Kalaupun katanya beras bebas plastik, mungkin bapak pejabat yang terhormat bisa liat pedagang gorengan yang pake plastik minyak dimasukkan ke wajan untuk membuat gorengan berplastik, atau kikil berformalin, tahu, ikan, buah memakai bahan kimia berbahaya? Pestisida berlebih, klor, atau bahkan logam berat? Yang jelas masalah ada untuk diatasi, bukan untuk ditutupi. Demi kesehatan rakyat Indonesia.
Ya sudah gitu aja, Salam Kompasiana deh.
