Mohon tunggu...
Ilyani Sudardjat
Ilyani Sudardjat Mohon Tunggu... Biasa saja

"You were born with wings, why prefer to crawl through life?"......- Rumi -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Apa Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Soal Bersalahnya KPU?

17 Mei 2019   12:06 Diperbarui: 17 Mei 2019   12:17 0 1 0 Mohon Tunggu...

Kemarin (Kamis, 16 Mei 2019) sidang Bawaslu memutuskan bahwa KPU bersalah mengenai prosedural input di Situng dan lembaga Survei QC.

Putusan itu dihasilkan setelah Bawaslu menghadirkan saksi dari pihak BPN dan KPU. Bawaslu melakukan sidang memang atas Laporan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi.  Laporan BPN sekali lagi menunjukkan bahwa cara yang ditempuh tetap dalam koridor hukum.

Apa tanggapan KPU atas keputusan Bawaslu? Rekomendasi Bawaslu hanya agar KPU memperbaiki sistem inputnya? Tetapi bagaimana dengan 86% suara yang telah masuk? Bukankah berarti 86% suara ini masuk dengan prosedur yang tidak benar? Apakah inputnya dilakukan ulang dari awal? 

Ternyata tidak, KPU tetap lanjut dengan caranya. Dan lagi lagi masih ditemukan suara penggelembungan bagi 01 dan suara 02 dihilangkan.  KPU emang enteng banget yak, sama seperti ketika terjadi pencoblosan awal suara untuk Jokowi dan Davin Kirana di Malaysia, tidak ada investigasi memadai ataupun menjalankan sanksi yang sudah ada di UU Pemilu.

Padahal di UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 532 menegaskan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000(empat puluh delapan juta rupiah)"

Ada disclaimer di Situng yang paradoks, karena bukan landasan hukum hasil akhir. Tetapi kenapa jadi rujukan media dan masyarakat akan hasilnya?

Sementara itu, kecurangan lainnya yang juga ditemukan oleh Bawaslu adalah adanya sebaran C1 berhologram di tempat fotokopi di Jatim. Bawaslu memang menemukan pelanggaran yang paling besar berada di Jatim.

Lah kalau ada temuan seperti ini, bukankah berarti rekap manual juga sudah berkurang kredibilitasnya? Karena C1 berhologram itu bisa diisi seenak.dewe? Kemudian dianggap asli? 

Makanya akan sulit bagi BPN ketika mengajukan keberatan ke MK. Karena pertama pembandingnya bisa jadi C1 palsu tetapi asli. Kedua, MK tidak memiliki otoritas untuk menindak kecurangan, lembaga ini hanya hitung hitungan pembuktian suara yang hilang.  

Yang diharapkan tentu independensi Bawaslu dan KPU. Tetapi jika saran seremeh putusan Bawaslu aja dicuekin, mo gimana coba?