Ilyani Sudardjat
Ilyani Sudardjat profesional

"You were born with wings, why prefer to crawl through life?"......- Rumi -

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Status Tersangka Ustad Ma'arif vs Deklarasi Kepala Daerah ke Jokowi

11 Februari 2019   14:01 Diperbarui: 11 Februari 2019   15:17 787 4 0

Ustaz Slamet Ma'arif, ketua umum Persaudaraan Alumni  (PA) 212 menjadi tersangka pelanggaran kampanye oleh Polresta Surakarta. Beliau menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 521 atau pasal 492 UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kejadian yang dianggap oleh polisi sebagai pelanggaran adalah ketika Ustaz Slamet Maarif memberikan orasi pada acara tabligh Akbar di Solo, 13 January 2019. Ketika itu Ustaz Maarif menyinggung soal acara 2019 Ganti Presiden yang dicekal dimana mana. 

Apakah ia menyebut nama capres? Enggak. Apakah ada yang membawa bendera partai? Enggak. Dia hanya menyebutkan bahwa ada kepanikan menghadapi gelombang kebebasan berpendapat mengenai ganti Presiden?

Yang anehnya, biasanya kalau ranah pelanggaran pemilu Bawaslu dulu yang ribut dan kasih peringatan, kenapa ini langsung polisi bertindak?

Padahal di kubu petahanan, ada pelanggaran massif kampanye yang juga parrah. Ini misalnya:

1. Pengerahan deklarasi kepala daerah se-Riau mendukung Jokowi pada hari Rabu, 10 Oktober 2018 di hotel AryaDuta. Acara dibuat oleh Projo. 

Apakah ada tindakan oleh Bawaslu? Katanya gak apa apa Kepala daerah jadi Tim sukses asal bukan jadi ketua, dan dilaksanakan pada hari sabtu minggu (diluar kerja). Lah itu deklarasi hari rabu, pada hari kerja dan diluar jadwal kampanye?

2. Menhub Budi Karya ketika menghadiri acara Grab Karnaval, 22 Desember 2018 meminta pengemudi ojek online untuk mempromosikan Jokowi. Lah itu kan datang sebagai Menteri? Komunitas Ojek Online berencana melaporkan hal ini ke Bawaslu. 

3. Penutupan acara IMF-WB di Bali ditandai dengan pose satu  jari Menko LBP, Sri Mulyani. Ada insiden 'suara' Sri Mulyani menyebutkan 1 untuk Jokowi dan 2 untuk Prabowo ketika meminta para tamu untuk sama sama pose satu jari?

4. Mendagri Tjahyo Kumolo dalam kapasitasnya sebagai menteri jualan Jokowi dua periode ketika acara peningkatan kapasitas desa pemerintahan desa yang dihadiri ribuan para Kepala desa.

Ada lagi kasus beberapa kepala daerah dalam acara resmi daerahnya yang memakai anggaran daerah meminta untuk mendukung Jokowi. Apa ini bukan pelanggaran? 

Jika disebut satu-satu tentu banyak sekali pelanggaran kampanye yang dilakukan. Tetapi hingga sanksi pidana oleh kepolisian, apakah ini tidak berlebihan? Apakah ini tidak menzalimi?