Dukung Jokowi, TGB Bisa Lepas Jerat KPK?

Tanggal 3 Juli 2018 kemarin, KPK memeriksa Wakil Gubernur NTB. Eh besoknya tanggal 4 Juli 2018, Gubernur NTB, TGB menyatakan dukungan ke Jokowi. Kebetulan? Hehee. 

Padahal yang dipanggil baru Wagub loh. Cuma logikanya, mosok yang dilakukan wagub, gubernurnya gak tau? TGB emang sempat dipanggil KPK akhir Mei lalu. Katanya kasus yang sama, disebut kasus lama. Hanya minta keterangan. Tetapi kalau minta keterangannya lanjut ke Wagub, berarti sudah serius, bukan 'sekedar' minta keterangan?

Agak mirip dengan kasus HT, pemilik media besar yang selama ini dianggap oposisi. Begitu dipanggil kejaksaan, setelah itu langsung menyatakan dukungan pada Jokowi? Gimana kelanjutan hukumnya? Tidak terdengar lagi sih, karena sepertinya tidak ada pemanggilan lanjutanya. Menguap diterbangkan angin? 

Kalau kasus yang membuat Wagub NTB dipanggil KPK katanya terkait laporan masyarakat soal divestasi saham Newmont di NTB. Masyarakat yang mana juga kita gak tahu, karena KPK tidak menjelaskan. KPK hanya menyebut ini baru tahap mengumpulkan keterangan. Jadi bukan OTT yang bisa langsung jadi tersangka.

Saya mencoba menelusuri kasus divestasi saham Newmont ini. Di Newmont ini terdapat saham Pemda sebesar 6%. Kemudian 82% saham Newmont, termasuk 6% yang dimiliki Pemda dijual ke Medco. Loh kok bisa Pemda menjual saham miliknya? 

Yang parahnya, aliran dana penjualan saham 6% yang bernilai trilyunan (sekitar Rp 2,1 Triliun) ini tidak jelas alias tidak transparan? Karena tidak masuk ke Pemda? Mungkin itu yang perlu dijelaskan?

Betapa seharusnya menjadi keberkahan di NTB ketika ada tambang emas didaerah ini. Apalagi NTB termasuk daerah termiskin di Indonesia. Walaupun keindahan alamnya setara Bali. Bahkan kasus balita busung lapar kerap terjadi disini?

Ketika banyak yang 'mengangkat' TGB saya sempat melihat lihat apa sih prestasinya? Memang sempat ada pertumbuhan ekonomi yang lumayan di NTB, tetapi setelah itu malah pertumbuhan ekonomi jadi terendah di Indonesia, bahkan negatif?

Yang jelas kita berharap kasus hukum murni hukum. Jangan sampai hukum menjadi alat penguasa untuk menekan oposisi. Jadi langkah KPK jangan pula terhalang oleh langkah politik TGB yang mendukung Jokowi?