Sebenarnya pemerintahan yang baik itu membutuhkan keseimbangan antara pihak pemerintah dan oposisi. Fungsinya apa? Agar apapun yang dilakukan oleh pemerintah ada kontrolnya. Pemerintah tidak bisa semena mena mengeluarkan kebijakan, semua ada prosesnya.
Nah, di era sekarang, sistem pemerintahannya cenderung 'satu suara' untuk apapun yang diajukan oleh pemerintah. Ada sih suara oposisi, seperti Gerindra dan PKS, tapi sayup sayup saja, karena jumlah kursinya pun minim.
Yang saya herannya di pemerintahan sekarang juga adalah posisi DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dulu DPD diisi oleh non parpol, perwakilan daerah. Yang bisa menyuarakan aspirasi daerah secara independen. Lah kok bisa sekarang ketua DPD diisi oleh ketua parpol pendukung pemerintah?
Makanya saya kira, banyak sekali kebijakan pemerintah yang blunder. Misalnya ketika menteri Agama mengeluarkan list 200 penceramah yang direkomendasikan. Kok bisa kebijakan gini keluar? Ini kebijakan emosi apa pake nalar?Â
Begitu juga kebijakan menteri yang lain. Keluar gitu aja, dan dampaknya terasa di kalangan rakyat. Misalnya secara sederhana saja, ketika Menteri Rudiantara mengeluarkan kebijakan registrasi no.hp harus dengan KTP dan KK dan maksimal 2 nomer saja.Â
Ini yang tidak saya lihat di tv mainstream, tetapi ada yang share video, demo ribuan para penjual pulsa disalah satu kota di Jatim. Demo ini mewakili jutaan penjual pulsa yang mangkel dengan kebijakan yang mengganggu sumber nafkah mereka.Â
Katanya, kenapa harus dibatasi pembelian nomer? Bukankah yang penting diregistrasi nomernya? Terus kebijakan berubah deh, jadi boleh 3 nomer, sekarang dirubah lagi, gak dibatasi. Lah terus pas ngeluarin kebijakan itu apa gak pake kajian dan dampaknya? Wong cilik dah keburu mangkel.
Selain itu juga kebijakan yang menyangkut petani, impor disaat panen raya. Kebijakan yang menyangkut nelayan, soal cantrang yang bahkan BPK sudah mengeluarkan kajian bahwa pelarangan cantrang ini mematikan sumber nafkah nelayan, bahkan melumpuhkan rantai panjang ekonomi desa desa nelayan.Â
Tetapi kebijakan jalan terus aja. Belum lagi soal Perpres TK Asing, dianggap jadi kran lapangan kerja untuk buruh asing?
Sekarang juga nih, impor daging, apa dampaknya bagi pedagang daging? Dampak rantai ekonominya dari peternak, RPH, hingga pedagang daging lokal di pasar pasar tradisional?Â
Pasar tradisional mestilah menjual daging segar lokal, karena pasar tradisional di Indonesia pada umumnya belum memiliki rantai dingin untuk menyimpan pangan beku.
