Laporan keuangan PLN untuk bulan Jan-Maret 2018 ini menunjukkan kerugian PLN hingga mencapai Rp 6,49 T. Baru 3 bulan sudah begini kondisi keuangannya, bagaimana ketika rupiah makin anjlok? Karena hutang PLN juga sangat tinggi dan umumnya pake dollar.Â
Soal hutang PLN ini, bulan September 2017 lalu Menkeu Sri Mulyani sampe menyurati PLN, Menteri ESDM dan Menteri BUMN karena khawatir PLN gagal bayar dan membahayakan keuangan negara.Â
Hutang PLN sekitar Rp 300 T, dan sebagian merupakan penjaminan pemerintah. Sementata rasio hutang terhadap pendapatan PLN sangat rendah, hanya 0.7% (dibawah 1) yang berarti untuk membayar hutang ini harus hutang lagi (gali lubang tutup lubang). Selain itu Sri Mulyani juga minta agar program penugasan 35.000 MW yang menjadi ambisi pemerintahan Jokowi JK dievaluasi.
Mengenai program 35.000 MW ini, sebelumnya sejak tahun 2015 Rizal Ramli juga sudah mengkritik keras. Karena dari hitung hitungannya, kebutuhan listrik hanya 16.000 MW. Â Jika PLN memaksakan hingga 35.000 MW, maka ada kelebihan 19.000 MW yang tidak terpakai, tetapi tetap harus dibayar PLN (idle). Terutama listrik swasta yang walaupun tidak terserap konsumen tetap wajib dibeli oleh PLN. Rizal Ramli menghitung PLN bisa rugi Rp 156 T pertahun akibat over suplai listrik ini.
Dan tahun 2017 lalu, PLN memang sudah over suplai. Pertumbuhan permintaan listrik di pulau Jawa yang diperkirakan 7-8% ternyata malah negatif. Karena pertumbuhan industri melambat, rumah tangga melemah.Â
Untuk bisa hutang terus, Menteri BUMN meminta BUMN seperti PLN ini melakukan revaluasi asset. Jadi bisa hutang lagi, hutang lagi dan hutang terus, tentu dengan penjaminan pemerintah. Tetapi sampai kapan hutang ini bisa ditanggung?Â
Apalagi dengan situasi global dimana harga batu bara melambung, rupiah melemah. Walaupun sudah ada jurus baru Menteri ESDM untuk menyelamatkan PLN, diantaranya dengan menetapkan harga atas batubara, belum tentu kebijakan ini baik bagi ekonomi keseluruhan. Menyelamatkan PLN bisa jadi juga mengorbankan aspek ekonomi lainnya.
