Bukankah selama ini pemerintah sering mengeluh tentang jebolnya APBN tersebab oleh subsidi, yang berujung pada naiknya  harga BBM ?  Bila pemerintah bakal meluncurkan program konversi, sungguh ini kebijakan yang  paradoksial.
Di sisi lain, meski pemerintah bakal memberikan kompor gratis, rakyat tetap harus membaryar  tagihan listrik di  setiap bulannya. Terlebih naiknya tarif dasar listrik telah menjadi agenda rutin  akibat dari liberalisasi ekonomi
Alhasil, konversi kompor gas ke kompor listris bakal menurunkan masalah baru.
Kebijakan Setengah Hati
Kebijakan konversi tak sebatas kompor listrik, pemerintah juga melakukan konversi BBM  ke mobil listrik.  Melalui Inpres 7/2022, Jokowi telah memerintahkan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Untuk itu akan dilakukan konversi  terhadap 189.803 unit kendaraan dinas.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memandang penting dilaksanakan konversi ini untuk mencapai  visi net zero emissions pada 2060 (liputan6.com, 18/09/2022). Penggunaan mobil listrik ini diharapkan bisa memangkas impor BBM. Benarkah demikian sederhana masalahnya?
Konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke energi listrik umumnya dikaitkan dengan program energi bersih. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon dengan mengurangi bahan bakar fosil berupa minyak.Â
Tampaknya tujuan ini baik yakni mewujudkan energi bersih. Namun, realitasnya pembangkit listrik masih didominasi batubara dan BBM. Di sinilah nampak  kebijakan konversi ini hanya setengah hati.
 Bila  serius untuk mewujudkan energi bersih, seharusnya pembangkit listrik lain  seperti tenaga angin, geotermal,  nuklir serius ditingkatkan. Dibutuhkan  kebijakan yang komprehensif, agar saling mendukung dan tidak menimbulkan masalah lain.
Belum lagi perkara efisiensi. Meningkatnya penggunaan listrik, beban di hilir mungkin berhasil dikurangi. Namun, beban  ini berpindah ke hulu berupa keharusan meningkatnya pembelian batubara dan BBM impor untuk pembangkit listrik.
Berkait mobil listrik, pengadaan mobil listrik ini berpeluang untuk membuka kran  impor. Pasalnya, saat ini Indonesia hanya memiliki dua pabrikan mobil listrik. Itu pun dengan kapasitas produksi yang kecil dengan merk Asing pula yaitu Wuling dan Hyundai. Mobil listrik  produk Indonesia ini pun masih menggunakan baterai impor.
