 Konsep adalah abstraksi atau gambaran atau suatu ide yang belum terealisasikan. Sedangkan konsepsional adalah suatu tatanan atau ukuran yang ideal dan akan digunakan dalam merancang suatu hal tertentu. Dalam politik juga dikenal dengan konsep publik. Konsep public tersebut meliputi lima hal yaitu : Kekuasaan (Power), Negara (State), Pengambilan Keputusan (Legal Policy), Kebijakan Publik (Publik Policy) dan Pembagian Kekuasaan (Distribution of Power). Dari kelima hal tersebut mari kita uraikan satu persatu.
Aristoteles mendefinisikan tentang kekuasaan bahwa manusia adalah zoon politiconsehingga politik tidak bisa lepas dari kekuasaan dan berbicara tentang politik dan kekuasaan adalah politik harus dipertahankan atau bisa direbutkan. Negara adalah wadah bagi aktualisasi kegiatan politik. Selanjtnya adalah pengambilan keputusan yang berarti politik menjadi alat yang mengakomodir semua kebijakan pengambilan keputusan. Sedangkan kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau publik.Â
Dan yang terakhir adalah pembagian kekuasaan yang identik dengan politik itu bagi-bagi kursi, walaupunpengertian yang sebenarnya adalah pembagian kekuasaan pada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkankarena tiap komponen mempunyai pengaruh bagi komponen lainnya.
Berbicara mengenai siatem itu berarti kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistemmenjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Tidak satupun juga sistem politik suatu Negara yang benar-benar sama dengan sistem politik Negara lainnya.[1]
Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, maka sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan politik Negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik, yang cenderung agak sentralistik karena UUD 1945 itu sendiri yang integralistik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur Negara serta segenap dana dan daya, demi terciptanya tujuan nasional, dan terlaksananya tugas Negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Hal ini karena Founding Fathers menginginkan Negara ini bersatu pada mulanya, mengingat banyaknya suku, agama, pulau, bahasa, dan corak ragam lainnya di negeri ini.[2]
 Setelah kita ketahui tentang konsep dan sistem pilitik, marilah kita sama-sama melihat pada Negara kita. Apakah mereka-mereka yang sekarang duduk memangku jabatan sebagai pejabat Negara sudah melaksanakan konsep mereka sebelum mereka terlibat dalam sistem politik, ataukah mereka sudah masuk kedalam sistem politik sebelum memiliki konsep yang kuat? Kita semua tidak tahu. Idealnya mereka harus punya konsep yang matang dahulu sebelum mereka masuk kedalam sistem politik. Bagaimana Negara ini akan kuat jika sebelum mereka menduduki jabatan tidak punya konsep yang jelas tentang kemana arah Negara ini dibawa. Mengambil satu istilah yaitu politisi atau negarawan. Jika mereka tidak punya konsep politik yang jelas bisa saja mereka bangga menjadi politisi, dan mereka hanya sibuk memikirkan politik. Berbeda lagi jika mereka sudah mempunyai konsep yang kuat yang tidak akan goyah, bagaimanapun sistem yang ada mereka tidak akan goyah pada konsep awal menjadi pejabat Negara, yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara untuk memajukan Negara dan mensejahterakan rakyat, itulah yang dinamakan dengan negarawan.Â
Konsep publik politik kita tidak ada yang salah, yang kurang adalah individu-individu yang sedang berpolitik pada jabatannya masing-masing yang tidak mengetahui konsep dasarnya. Selain itu, sistem politik yang carut marut yang membawa Negara ini tak terarah. Konsep yang matang, pemahaman ilmu politik dan bagusnya sistem politik yang mebuat Negara ini menjadi Negara adiguna dan disegani oleh Negara lain.
[1] Inu kencana Syafiie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung; refika ADITAMA, 2012), hlm .4
[2] Inu kencana Syafiie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung; refika ADITAMA, 2012), hlm.5
