                                                           Â
Reformasi ekonomi Tiongkok pasca 1978 di bawah Deng Xiaoping telah membawa kesuksesan besar dalam mengubah wajah negara Chona yang sebelumnya terbelakang menjadi negara adidaya atau negara adidaya baru dunia di berbagai sektor. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas dua digit selama beberapa dekade dan terus tumbuh dinamis di atas 7% saat dunia dalam masalah ekonomi akhir-akhir ini, Cina telah muncul sebagai negara adidaya baru. Kapasitas ekonomi China yang terus berkembang hingga berbagai daerah dan jangkauan negara-negara pinggiran, sehingga mendorong peningkatan kekuatan tingkat militer dan politik global.
    Kesuksesan negara China menjadi penguasa ekonomi dunia tak lepas dari sistem pemerintahan china yang mempunyai tujuan kebijakan ekonomi politik internasional China yang ekspansif dan hegemonik. Memasuki 2020, banyak pihak pun memproyeksikan China akan berhasil mencapai target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga dua kali lipat. Terutama apabila China mencatatkan pertumbuhan 6% pada setiap tahunnya.
Sejarah Konstitusi China
- Konstitusi di tahun 1949
Pada tahun 1949 ketika perang saudara hampir dipastikan kemenangan dimenangkan oleh partai komunis, sebuah lembaga dibentuk untuk Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Konferensi Konsultatif (CPPCC). Tujuan konferensi adalah untuk mempersiapkan pemerintahan baru untuk menggantikan pemerintah Cina Secara nasional didominasi oleh Partai Koumintang. Sidang perdana CPPCC diadakan pada tanggal 21 September 1949 yang dihadiri oleh partai komunis dan 8 organisasi politik yang berafiliasi. Hasil utama dari sesi CPPCC adalah untuk menentukan pembentukan konstitusi sementara atau "Program Bersama", antara lain mengenai struktur pemerintahan baru, nama dan lambang negara baru. Juga dipilih Mao Zedong sebagai ketua pemerintahan rakyat Cina yang baru. Pada akhirnya Pengakuan itu diproklamirkan pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada 1 Oktober 1949.
- Konstitusi di tahun 1954
Sesuai dengan ketentuan "Program Umum", maka segera persiapan pembentukan konstitusi permanen pada 13 Januari 1953 Pemerintah Pusat Rakyat Tiongkok menunjuk anggota Tim Perumus Konstitusi yang berjumlah 33 orang diketuai oleh Mao Zedong. Keanggotaan tim didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok, terutama dari unsur Biro Politik. Pada 20 September 1954 lima tahun kemudian "Program Bersama" (konstitusi sementara) draft konstitusi baru yang dibuat oleh Tim 33 berhasil disetujui dan diratifikasi oleh Kongres Nasional Orang Cina. Konstitusi ini disebut konstitusi 1954. UUD 1954 terdiri dari Pembukaan (preambule), 108 Pasal dan 4 Bab. Isi utama dari konstitusi ini adalah mengatur struktur negara pemerintahan yang terdiri dari enam lembaga yaitu: (1), Kongres Nasional Rakyat (Kongres Rakyat Nasional); (2), Presiden, (3), Dewan Negara (Dewan Negara) atau Kabinet, Pemerintah Daerah, Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Rakyat), Mahkamah Agung Rakyat (Mahkamah Agung) Kejaksaan).
- Konstitusi di tahun 1975
Pada tahun 1975 Mao Zedong dan para pendukungnya bermaksud untuk merumuskan kekuatannya melalui konstitusi baru sebagai pengganti konstitusi 1954. Dalam konstitusi baru ini memuat beberapa perubahan, antara lain: (1), jabatan Presiden diganti dengan jabatan Ketua (Chairman) yang exoficio dijabat oleh Ketua Partai Komunis Tiongkok, di mana Ketua ini memegang kekuasaan pemerintah secara nyata dan sangat luas; (2) Selain itu juga ada jabatan Presiden sebagai Kepala Negara dijalankan oleh Ketua Kongres Rakyat Nasional (Ketua DPR); (3), Penggantian Pejabat Pemerintah Pusat atau secara lokal oleh Komite Revolusi (Dewan Revolusi); (4), Penghapusan hak asasi manusia meliputi hak milik, hak privasi, kebebasan politik, kebebasan bergerak, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkesenian; (5) Kewajiban membayar pajak yang dianggap sangat tinggi orang-orang yang memberatkan juga disingkirkan; (6), Jumlah artikel jauh lebih sedikit yakni hanya 30 pasal sedangkan konstitusi lama 108 pasal. konstitusi baru ini disebut konstitusi 1975.
- Konstitusi di tahun 1978
Mao Zedong meninggal pada tahun 1976 dan pada bulan Maret 1978 dibentuk konstitusi baru di bawah kepemimpinan Hua Guo Feng. Konstitusi ini terdiri dari 4 Bab dan 60 Pasal. Konstitusi ini adalah kompromi antara semangat moral dari pemikiran Mao dan keinginan rakyat untuk membersihkan rakyat tambahan kiri dari pemerintah. Sebagai upaya kompromi, di satu sisi konstitusi 1978 mempertahankan ideologi komunis Mao sebagai dapat dilihat dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib mempelajari Marxisme, Komunisme dan terutama ajaran komunis Mao Zedong. Pasal 19 menekankan peran angkatan bersenjata, yaitu: mempertahankan negara dari ancaman sosial-imperialisme. Di sisi lain, melalui Pasal 3 menyatakan bahwa RRT adalah negara demokratis dan sosialis bukan sosialis komunis seperti yang dipahami oleh kaum kiri ekstrim. Juga dilakukan pemulihan sistem pemerintahan menjadi sistem yang tercantum dalam UUD 1954, kecuali jabatan Presiden.
- Konstitusi di tahun 1982
Konstitusi 1978 ternyata berumur pendek. Atas desakan pemimpin China sangat berpengaruh dan sekaligus pembaharu pada saat itu yaitu Deng Xiaoping melakukan perubahan konstitusi 1978 yang Ini akan berisi rincian reformasi. Akhirnya jam 4 Desember 1982 sebuah konstitusi baru disahkan. Reformasi dilakukan sebagai sebagai hasil evaluasi dari apa yang disebut penyimpangan dalam implementasi ajaran Mao dan kekeliruan kebijakan partai komunis sejak 1949, yang dianggap terlalu ekstrim. Rincian reformasi berisi dalam konstitusi baru, antara lain: (1), Kembali murni ke sistem pemerintahan menurut konstitusi 1954, termasuk pemulihan jabatan Presiden lagi; (2), Perluasan hak dan kewajiban dasar manusia dasar yang diangkat dalam Bab II; (3), Kekuasaan Negara dibagikan kepada Ketua Komisi Militer Pusat, Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan Presiden hanya sebagai simbol Negara-negara yang memiliki kekuasaan yang sangat kecil: (4), Bahan-bahan yang sangat penting adalah pergeseran menuju ekonomi pasar terbuka (pengejaran pasar reformasi ekonomi).
- Konstitusi di tahun 2004
Untuk reformasi ekonomi, konstitusi 1982 dari waktu ke waktu terus berlanjut mengalami perubahan, misalnya perubahan kecil pada tahun 1988, 1983 dan 1999. Perubahan terakhir dilakukan pada 14 pasar. 2004 senang dengan Hak Asasi Manusia terutama menggantikan dalam perampasan hak dimiliki oleh kemudian diamandemen karena menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Kongres Rakyat Nasional tahun 1954 dapat diubah konstitusi dengan persetujuan 2/3 kekuatan tanpa melalui reterendum. Perubahan tanpa melalui reterendum seperti yang terlihat nanti, menyebabkan konstitusi sering diubah. Pada tahun 1957 muncul gerakan anti-kanan yang kemudian dikenal sebagai dengan revolusi budaya di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Revolusi ini bertujuan untuk membersihkan elemen yang tepat seperti misalnya pengaruh budaya dalam pemerintahan dalam suasana revolusi kegiatan pemerintah terganggu bahkan berhenti sama sekali. Preseden Liu Shauqi dimasukkan ke dalam tahanan rumah oleh kaum Revolusioner dan akhirnya meninggal pada tahun 1969. Untuk sementara posisi Presiden dibiarkan kosong, kendali pemerintahan diambil alih oleh komite Revolusi dan pergantian pejabat tinggi dipegang oleh orang-orang dari komite Revolusioner itu. Terjadi kekerasan di sana-sini karena pemerintah dilakukan secara otoriter atas nama rakyat. Materi penting UUD 1954 adalah bab III tentang hak-hak dasar yang diatur cukup lengkap, tetapi juga mengatur kewajiban-kewajiban dasar seperti kewajiban membayar pajak, melaksanakan pelayanan umum dan menaati undang-undang. Kekuasaan negara didistribusikan kepada ketua komisi Militer Pusat Perdana Menteri Kabinet, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan Presiden hanyalah simbol negara yang memegang kekuasaan paling kecil.
