Capaian Kinerja 4 Tahun Kepemerintahan Jokowi-JK

Saat terpilih menjadi Presiden, jargon yang dipilih oleh Joko Widodo adalah Kerja, Kerja, Kerja!.  Kini Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah genap berlangsung selama empat tahun, pada 20 Oktober 2018 lalu. Hingga empat tahun pemerintahannya ini, capaian pemerintah telah disusun dalam narasi besar berjudul "Membangun Indonesia, Menuju Negara Maju", yang terdiri dari lima pilar, yaitu (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, (2) Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif, (3) Penguatan Indonesia Sentris, (4) Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, penegakan hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan, dan (5) Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa.

Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kini mulai tampak. fokus pada infrastruktur dilakukan agar meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. 

Selama empat tahun pemerintahan, telah dibangun jalan tol sepanjang 310 kilometer, jalur kereta api 441 km, 5 Bandara baru, 410 pelabuhan baru, 9.653 layanan SPAM, dan 366.404 jaringan irigasi. Adapun lewat pembangunan infrastruktur, fokus pemerintah adalah transformasi ekonomi tanpa harus melakukan perpindahan orang dari pertanian ke industri. Sejumlah infrastruktur telah dibangun Jokowi dengan sasaran keadilan ekonomi. 

Salah satu yang disinggungnya adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di era Jokowi, sekurangnya 3.103 kilometer dari total 3.259 kilometer jalan Trans Papua telah tembus.

Bukan hanya infrastruktur, kebijakan pemerintahan Jokowi sangat berpihak kepada "Wong Cilik" dan menyentuh level akar rumput. Sebut saja Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BPJS Kesehatan, dan lainnya. Kemudian komitmen pemerintahan Jokowi yang membangun mulai dari pinggiran. 

Hal itu terbukti dari besarnya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi, hingga tahun 2018 Jokowi telah menggelontorkan 180 triliun rupiah untuk program desa. Dana tersebut diturunkan dalam tiga tahap, yaitu 20 Triliun pada tahun 2015, 40 Triliun pada tahun 2016, 40 triliun pada tahun 2017 dan 60 Triliun pada tahun 2018 ini.
Lalu bagaimana dengan bidang ekonomi? Pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,3% tentunya ini bagus  ditengah ketidakpastian ekonomi dunia, kemudian Inflasi juga dapat dikendalikan, yakni berada pada kisaran 3,5 persen. 

Bahkan, pada Juni 2018, pemerintah berhasil menekan inflasi pada angka 0,59 persen. Angka ini terendah dibandingkan selama tujuh tahun terakhir. Angka pengangguran terbuka diklaim turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018 dan persentase kemiskinan turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. 

Meski demikian, pemerintah terus memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, yakni dengan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, setelah Indonesia merdeka 71 tahun lamanya baru di era Jokowi warga perbatasan di Krayan Nunukan bisa beli Solar Pertamina dengan subsidi khusus seharga Rp.5.150,- per liter, begitu juga warga Kab.Puncak Jaya Papua selama 71 tahun di era Jokowi ini dibangun SPBU pertama dengan harga Premium yg semula Rp.50.ribu, bisa turun ke Rp.6.500.per Liter.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digital melalui pembuatan Peraturan Presiden mengenai peta jalan (road map) e-commerce. Selain itu, ada juga peraturan terkait financial technology yang dikeluarkan otoritas terkait. 

Selanjutnya,  investasi dan perdagangan dikatakan membaik dengan daya saing investasi Indonesia dinilai telah meningkat secara gradual, baik secara umum maupun sektor infrastruktur. Hal itu tercermin dari peringkat Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia yang berada di level 45 pada 2018, lebih baik dibandingkan Filipina (ke-56) dan Vietnam (ke-77). Secara khusus, peringkat daya saing infrastruktur tercatat membaik dari posisi 61 pada 2013-2014 menjadi posisi 52 pada 2017-2018.

Pemerintahan Joko Widodo--Jusuf Kalla, Kementerian Pertahanan mencatat sejumlah pencapaian kinerja dan pencapaian program--program di bidang pertahanan negara. Capaian program tersebut dimulai dari pencapaian dalam program membangun TNI yang profesional, program pengamanan perbatasan, program ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, program pembangunan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing, hingga pencapaian program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).