Mohon tunggu...
Ilham hidayatullah
Ilham hidayatullah Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswa IAIN JEMBER

Hukum tata negara

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Indonesia Saat Ini

10 Oktober 2019   21:29 Diperbarui: 10 Oktober 2019   21:40 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Sekarang negara indonesia mengalami berbagai polemik pemerintahan maupun dari kemasyarakatan dari jajaran yg paling bawah hingga yang paling atas.

Beberapa masalah timbul satu persatu secara silih berganti, dari awal pemilu dimana indonesia dipecahkan dengan nama 2 kubu, bahkan dengan julukan kelompok yang bisa dibilang "kurang senonoh", hingga selesai pemilu.

 kini indonesia masih dibenturkan dengan berbagai polemik yg menghadang didepan kita.

Dari kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) di beberapa wilayah di pulau sumatra maupun kalimantan sehingga menimbulkan polusi maupun kendala dalam segi infrastuktur maupun sosial di wilayah tersebut.

Bahkan polusi tersebut menimbulkan dampak berkepanjangan, sampai ke negara tetangga seperti malaysia dan singapura bahkan kini kebakaran hutan  sedang merembet ke daerah daerah lain di indonesia seperti di pulau jawa  sebagai contoh di daerah jawa timur seperti kasus kebakaran di taman nasional tengger, taman nasional raung dan banyak lagi di wilayah wilayah di indoneisa.

Bukan hanya dalam segi kebencanaan alam kini indonesia juga sedang mengalami banyak polemik dalam segi sosial kemanusiaan, mulai dari konflik diwamena yang menimbulkan banyak kerusakan fasilitas umum, juga tidak sedikit menimbulkan korban materil,korban luka bahkan jiwa, yang mengharuskan warga di wamena mengungsi di wilayah terdekat seperti ke jayapura, manokwari dari wilayah disekitarnya.

Dan lagi, indonesia dibenturkan dengan rancangan undang undang yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat ( DPR ) yang mendapat berbagai propaganda antara para elit pejabat dengan mahasiswa, buruh tani, maupun rakyat miskin kota banyak pengertian multi tafsir dari undang undang yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat ( DPR ). 

Mulai dari RKUHP (rancangan kitab undang hukuman pidana),RUU KPK , RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan. Yang dimana didalam beraturan itu banyak pengertian yang bagi beberapa kelompok hanya untuk memenuhi dan mempermudah elit politik untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan yang tidak berpihak untuk rakyat.

Dan akhirnya banyak kericuhan dimana mana juga tidak terlepas dari mahasiswa di seluruh indonesia dimulai dari gajayana memanggil mahasiswa jakarta,makasar,jember dan banyak lagi  mahasiswa yang turun kejalan atau berorasi menyampaikan aspirasi untuk meluruskan permasalahan undang undang yang mereka rasa tajam ke bawah tumpul ke atas.

Bukan hanya keterangan diatas masih banyak lagi polemik yang harus diselesaikan di negara indonesia.

Inilah yang menjadi PR besar bagi pemimpin indonesia baru yang telah terpilih di polres 2019. Apakah presiden pada periode yang akan datang dapat menyelesaikan masalah tersebut kita doakan saya agar presiden periode yang akan datang juga dapat menyelesaikan permasalahan di indonesia dan semoga presiden dapat memilih dewan kabinet kerja yang amanah, dan profesional dan berpihak kepada rakyat, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dinegeri ini yang serasa tidak pernah ada usai.Bukan kepada partai partai politik atau oknum yang ingin mencapai tujuan pribadinya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun