Mohon tunggu...
rokhman
rokhman Mohon Tunggu... Freelancer - Kulo Nderek Mawon, Gusti

Melupakan akun lama yang bermasalah

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Hapus Saja Jabatan Wakil Bupati

23 Februari 2023   05:37 Diperbarui: 23 Februari 2023   05:47 233
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. Foto: tribunnews/herudin dipublikasikan kompas.com

Hapus saja jabatan wakil bupati. Alasannya karena inefisiensi, politisasi, dan sejarah.

Pada 20 tahun yang lalu seorang dosen saya bilang, "Apa itu fungsi jabatan wakil bupati? Apa itu kerjanya wakil bupati?" Kira-kira bilang begitu. Belakangan, saya jadi sepakat dengan omongan pak dosen saya itu.

Ada tiga alasan mengapa jabatan wakil bupati dihapus saja. Pertama karena inefisiensi. Jika sebuah pekerjaan bisa selesai oleh sedikit orang, mengapa harus memakai banyak orang?

Jika kerja-kerja pembantu bupati bisa selesai oleh sekda dan kepala dinas, mengapa harus ada wakil bupati? Kepala dinas pun dibantu oleh bawahannya. Sudah banyak yang membantu bupati.

Adanya wakil bupati malah bisa meribetkan. Kebijakan dari bupati dikomunikasikan ke wakil bupati lalu ke sekda. Kan makan waktu. Apalagi kalau wakil bupatinya jarang ngantor. Repot!

Kedua soal politisasi. Maksud saya adalah, wakil bupati berpotensi pecah kongsi dengan bupati. Apalagi jika bupati dan wakil bupati ingin maju di pilkada selanjutnya.

Jika kedua pihak ingin maju pilkada, dua tahun sebelum pilkada, pecah kongsi akan terlihat, khususnya di birokrasi. Bupati dan wakil bupati tarik menarik dukungan birokrasi. Selain itu, mereka akan saling klaim keberhasilan di masyarakat.

Jika pecah kongsi, yang rugi masyarakatnya sendiri. Bupatinya ke sana, wakil bupatinya ke sono. Jadi ngga jelas pemerintahan. Lebih parah lagi jika bupati dan wakil bupati dari partai beda dan ingin nyalon di pilkada selanjutnya. Maka, pecah kongsinya akan makin kuat.

Politisasi saya maknai juga sebagai kepentingan politik. Artinya, wakil bupati ada untuk menarik pemilih. Apalagi kalau wakilnya adalah sosok populer. Nanti kalau sudah menang, wakil bupatinya ditinggal.

Daripada begitu kan mending calon bupati gentle tarung sendiri di pilkada, tak perlu ada calon wakil bupati. Jadi pemilih  memilih karena calon bupati, bukan karena calon wakil bupati. Apalagi calon wakil bupati kewenangannya terbatas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun