Judul di atas sesuai dengan cuitan dari politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik. Tentu saja Rachland adalah garbing dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pernyataan Rachland itu diungkapkan setelah kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko ditolak pemerintah.
Saya membayangkan ada beberapa hal yang bisa terjadi setelah "kegagalan" Partai Demokrat KLB dan cuitan Rachland Nashidik. Pertama adalah Moeldoko diminta mundur atau dimundurkan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Ini memungkinkan terjadi, apalagi Partai NasDem sudah bersuara mendukung upaya itu.
Alasannya adalah, apa yang dilakukan Moeldoko selama ini menjadi beban pemerintahan. Bisa saja Presiden Jokowi memecat Moeldoko. Nah, ketika Moeldoko dipecat atau mundur, tidak menutup kemungkinan Moeldoko menyeberang ke Partai Demokrat.
Tapi, saya pikir Partai Demokrat tak akan serta merta menerima begitu saja. Tentu ada persyaratan tertentu. Di sisi lain, Partai Demokrat akan menyiapkan Moeldoko untuk Pilkada DKI Jakarta pada 2024 mendatang.
Jika situasi seperti di atas yang terjadi, maka akan mengentalkan bahwa politik sekadar permainan. Kemarin menghabiskan banyak uang, untuk pertempuran, kini berangkulan. Pihak yang sudah mendukung Moeldoko pun bisa kecewa. Terutama seperti Johni Allen Marbun. Tapi bisa juga Johni Allen Marbun kembali ke Partai Demokrat. Ini kan politik, semua hal bisa terjadi.
Situasi lainnya adalah pemerintah memecat Moeldoko dan sang jenderal tetap berupaya menggolkan keinginannya. Bisa saja misalnya melakukan perlawanan hukum atau apapun agar kepengurusan Partai Demokrat versi KLB tetap mendapatkan tempat dan diakui. Tapi, jalan untuk itu tidak mudah.
Kenapa tidak mudah? Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan keputusan. Jika pun berjuang di pengadilan, maka butuh waktu yang panjang. Kalau keputusannya setelah Pilpres 2024, kan tidak menguntungkan.
Atau situasi lainnya juga bisa terjadi. Misalnya, Moeldoko tetap di pemerintahan, tapi tidak lagi di KSP atau tetap di KSP. Hal ini bisa terjadi karena Jokowi masih membutuhkan Moeldoko. Saya pikir, dengan status Moeldoko sebagai mantan Panglima TNI, dia masih dibutuhkan.
Itulah situasi-situasi yang bisa terjadi. Nah, sekarang saya kemudian berpikir, siapa yang diuntungkan dengan sengkarut Partai Demokrat selama ini? Siapa yang namanya akan naik dan menjulang setelah adanya gegeran di Partai Demokrat? Silakan dijawab sendiri.
