Mohon tunggu...
rokhman
rokhman Mohon Tunggu... Freelancer - Kulo Nderek Mawon, Gusti

Melupakan akun lama yang bermasalah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Risma Blusukan, Anies Juga Boleh Blusukan Kalau Mau

7 Januari 2021   08:02 Diperbarui: 7 Januari 2021   08:05 222
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri Sosial Tri Rismaharini. foto: antara foto dipublikasikan kompas.com 

Menteri Sosial yang belum lama ini dilantik, Tri Rismaharini membetot perhatian publik dengan aksi turun ke lapangan alias blusukan. Risma, begitu biasa disapa, melakukan blusukan di Jakarta. Apa yang dilakukan Risma oleh sebagian pihak dinilai mengambil kapling Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut saya, tak ada yang salah dengan yang dilakukan Risma. Toh, Jakarta adalah bagian dari Indonesia yang menjadi area kerja Risma. Pandangan kapling mengkapling itu hanya akan membuat jarak  antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Jika ada pandangan kapling mengkapling, bisa saja ada jarak dan hubungan tak sehat antara pusat dan pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat melakukan aksi di Jawa Tengah. 

Lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prannowo merasa direcoki. Akhirnya muncul polemik. Padahal, Jawa Tengah kan jadi bagian pemerintah pusat. Indonesia juga bukan negara federal.

Daripada saling kapling mending kerja sama. Misalnya, Ganjar bekerja sama dengan Jokowi sebagai Presiden. Atau Risma bekerja sama dengan Anies Baswedan sebagai  Gubernur DKI Jakarta. Koordinasi saja antara menteri dan gubernur. Mudah kan?

Tapi menjadi tak mudah kalau semuanya dikaitkan dengan politik kekuasaan. Misalnya, karena Risma satu kubu dengan Jokowi dan Jokowi dinilai tak sekubu dengan Anies, akhirnya percek-cokan politik muncul. Nanti bisa muncul pertanyaan seperti lagu, "Mau dibawa ke mana pemerintahan kita?"

Ngobrol saja antara pemerintah pusat dan daerah dan itu bisa menyelesaikan. Selain itu, blusukan bagi saya adalah hal yang biasa. Sebenarnya aksi itu dilakukan jauh sebelum aksi Jokowi. 

Dahulu, di masa Orde Baru, Presiden Soeharto juga melakukannya. Tapi memang sebutannya bukan blusukan.  Ya sekalipun Orde Baru dinilai bermasalah,  tapi tetap ada sisi positifnya menurut saya.

Nah, karena blusukan adalah hal yang biasa, maka apa yang dilakukan Risma adalah hal yang biasa. Jika Anies Baswedan mau melakukan blusukan ya tak masalah. Tak ada salahnya juga Anies melakukan blusukan. Tapi tentu saja jika Anies mau melakukan itu.

Pencitraan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun