Desakan untuk menunda Pilkada serentak 2020 makin menggema. Sebab, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dikhawatirkan akan makin membuat Covid-19 merebak.
Terbaru, Nahdlatul Ulama (NU) juga meminta Pilkada serentak 2020 pada Desember ditunda. Lalu, Presiden Jokowi mau menunggu suara siapa lagi untuk menunda Pilkada?
Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada Desember. Saat ini, tahapan sudah berjalan, seperti calon yang akan berkontestasi. Namun, masalah memang potensial muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi.
Sudah banyak yang memprediksi jika akan ada jutaan  orang kena Covid-19 di saat pilkada serentak. Hal itu pernah diungkapkan pengamat politik M Qodari. Sekjen NU Helmi F Zaini juga mengatakan bahwa dari kalkulasi pihak yang kompeten, bisa muncul 10 juta kasus Covid-19 di masa Pilkada.
Pihak KPU Pusat seperti diungkapkan okezone mengungkapkan jika KPU tak bisa menunda pilkada. Sebab, yang bisa menunda pilkada adalah pemerintah dan DPR. Kini, bola ada di Presiden Jokowi dan DPR.
Lalu, desakan dari mana lagi yang ditunggu Jokowi agar dirinya mau menunda pilkada? Saya tentu tak tahu. Tapi, jika ibu-ibu rumah tangga sudah menyuarakan desakannya mungkin ceritanya akan lain. Ini kemungkinan saja.
Ibu rumah tangga adalah pihak yang paling tahu jeroan rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah pihak yang paling repot ketika ada keluarganya yang terkena Covid-19. Maka, desakan dari ibu-ibu itu saya pikir penting.
Saya tak menyebut emak-emak karena konotasinya serasa pendukung Prabowo-Sandi di pilpres. Nah, jika ibu-ibu bersuara lantang di dunia maya dan nyata, saya meyakini Pak Presiden akan luluh.
Bagi saya pribadi, memang terlalu mengerikan jika prediksi ledakan kasus Covid-19 terjadi di pilkada serentak. Biaya yang harus dikeluarkan pun akan sangat banyak untuk menyehatkan mereka yang kena Covid-19.
Kenapa mengerikan? Ya karena saat ini saja, orang-orang penting di pemerintahan sudah pada tumbang karena Covid-19. Menteri Agama kena Covid-19. Pejabat di daerah juga kena Covid-19. Jika banyak pejabat kena Covid-19, maka akan mengganggu kinerja pemerintahan.
Sekarang para pejabat terkena, lalu saat pilkada masyarakat yang sangat berpotensi terkena. Bayangkan sehoror apakah jadinya. Belum lagi perekonomian yang belum pulih.
