Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diserang oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia yang juga anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan. Anies dinilai tak adil dalam membuat kebijakan tentang tunjangan hari raya (THR).
Seperti dikutip madano.tribunnews.com, August mengaku mendapatkan info bahwa BKD, BPKD, dan Dinas Komunfo mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, ketiganya tidak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi. Â Kebijakan ini dinilai pilih kasih karena ada dinas yang tidak mendapatkan tunjangan penuh
Bukan hanya itu, August mendapatkan informasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR tanpa dipotong sepeser pun. Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI lainnya, William Aditya Sarana menilai bahwa TGUPP "lebih kuat" dari PNS. "TGUPP, THR nya full turun, ASN DKI dipotong berikut dengan TKD nya," kicaunya di twitter.
Diketahui, tugas TGUPP adalah pada pengendalian pelaksanaan program. "Ketika pelaksanaan program itu berjalan baik, artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019) seperti diberitakan Kompas.com.
Anies mencontohkan, tugas TGUPP adalah memastikan kegiatan strategis daerah terlaksana, serapan anggaran sesuai target, dan program-program Pemprov DKI terlaksana. "Itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program. Jadi begitu Anda melihat serapan kami terkendali dengan baik, itulah hasil kerja," kata Anies.
Pada akhir tahun lalu, kinerja TGUPP memang disorot. Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja TGUPP DKI Jakarta tidak efektif. Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.
Sementara Fraksi PDI-P DKI berpandangan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. Fraksi PDI-P meminta anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dicoret dari RAPBD 2020 dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta anggaran TGUPP dihapus dari RAPBD karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban TGUPP. Pada Desember tahun lalu diketahui anggota TGUPP ada 50 personel. Anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 19,8 miliar.
Harus Diklarifikasi
Pihak Pemprov DKI memang sudah mengklarifikasi terkait tiga dinas yang mendapatkan tunjangan penuh dan sudah clear. Namun, Pemprov DKI juga harus menjelaskan soal THR TGUPP yang penuh ini. Tentunya dengan penjelasan yang komprehensif kenapa THR pada TGUPP dibayarkan penuh, sementara ada PNS yang dipotong THR-nya.
Sebenarnya bukan hanya menjelaskan soal THR, tapi juga soal capaian kinerja TGUPP selama ini bagaimana. Apa capaian yang dilakukan di masa Covid-19. Semua menurut saya harus terukur dan bisa menjadi pandangan penting bagi semua warga Jakarta.
Jika sorotan pada TGUPP beberapa waktu lalu sangat kencang dan saat ini mereka mendapatkan THR penuh, tentu menjadi pertanyaan publik. Ada kesan bahwa TGUPP dianakemaskan. Nah, inilah yang harus dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta. (*)
