Prabowo Subianto berpidato dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Gerindra. Pidato yang disebarluaskan melalui twitternya tersebut juga menekankan bahwa kader Gerindra bersatu bekerja sama dengan Presiden Jokowi.
Prabowo selain Ketua Umum Gerindra juga Menteri Pertahanan. Prabowo mengaku masuk ke pemerintahan karena menekankan persatuan. Sebelumnya, dalam Pilpres 2019, Prabowo adalah rival Jokowi.
Seperti dalam pidatonya yang dikutip detik.com, Prabowo meminta kadernya bersatu bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Ia bersaksi sebagai menteri yang membantu Jokowi dalam melaksanakan tugasnya, Jokowi selalu berjuang untuk kepentingan bangsa.
"Untuk itu kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," ujarnya.
Dalam pandangan sederhana, tentunya yang dimaknai bersatu adalah tidak berseberangan dengan pemerintah. Walaupun bisa juga dimaknai bahwa bersatu salah satunya adalah saling kritik, seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum tata negara yang baru saja dicopot dari jajaran BUMN, Refly Harun.
Dari pemaknaan saya itu, patut ditunggu bagaimana reaksi dari para kader Gerindra. Yang terutama ditunggu adalah bagaimana reaksi Fadli Zon. Diketahui, Fadli Zon adalah kader Gerindra yang selama ini sangat vokal pada pemerintahan Jokowi. Fadli vokal saat Gerindra ada di luar pemerintahan, yakni di pemerintahan Jokowi periode 2014-2019.
Kevokalan Fadli tak berhenti setelah Gerindra ada di pemerintahan Jokowi saat ini. Fadli masih tegak berdiri dengan kritik-kritiknya. Nah, patut ditunggu apakah pidato Prabowo akan membuat Fadli tak lagi kritis pada pemerintah, atau tetap akan membuat Fadli kritis pada pemerintah.
Jika Fadli Zon memaknai pidato Prabowo sebagai perintah untuk tak kritis pada pemerintah, Fadli jelas tak akan mengkritik pemerintah. Â Tapi, jika Fadli memaknai pidato Prabowo dengan "kritik adalah bagian dari kerja sama" maka Fadli akan tetap melakukan kritiknya.
Sebenarnya tetap bersuara ketika ada di pemerintahan bukan hal yang baru. Di masa lalu, PKS adalah koalisi di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, saya masih ingat, PKS termasuk yang kencang melakukan serangan pada pemerintahan SBY.
Hal itu bisa dilihat dari pemberitaan Kompas.com tahun 2011. Seperti diberitakan Kompas.com, sejumlah pernyataan beberapa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah terlalu menggangu proses politik pemerintahan.
"PKS itu terlalu menggangu bagi saya. Harusnya mereka tidak langsung menyatakan pendapat negatif, misalnya dikatakan Presiden melakukan reshuffle untuk logistik 2014. Saya tidak tahu bagaimana bisa pandangan partai koalisi kalau seperti itu," ujar politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dalam diskusi bertajuk "Reshuffle, Pemberantasan Korupsi, dan Kesejahteraan Rakyat" di Galeri Kafe TIM, Jakarta, Kamis (6/10/2011).
