Soal Uraian yang Menanyakan soal FPI, HTI, LGBT, dll.
Selain ada soal pilihan "setuju/tidak setuju", ada juga soal uraian yang meminta pendapat para peserta tes. Soal uraian berjumlah sembilan dan yang menyita perhatian adalah pertanyaan soal FPI, HTI bahkan ada LGBT. Pertanyaan netizen sederhana, "Apa hubungannya pendapat terhadap FPI, HTI, bahkan LGBT, terhadap kebangsaan?"
Ini yang netizen tidak paham. Soal uraian itu adalah soal wawasan kebangsaan kontemporer. Soal yang memang hanya ada di masa kini.
Kita semua tahu bahwa rezim yang berkuasa ... eh maksud saya bangsa Indonesia pernah bermasalah dengan ormas-ormas seperti FPI dan HTI. Makanya sebagai pegawai yang akan diangkat menjadi ASN, haruslah paham soal masalah ini.
Selain harus paham, para penguji juga harus tahu bagaimana pandangan peserta tes terhadap ormas-ormas itu. Apakah mereka berpihak kepada rezim yang berkuasa ... eh maksud saya bangsa Indonesia, atau justru berpihak kepada ormas? Makanya dibuatlah soal seperti itu untuk menguji loyalitas mereka kepada pemerintah ... eh maaf kepeleset mulu. Maksud saya kepada bangsa Indonesia.
Ya bagus kan kalau anggota KPK semuanya loyal. Siapa tahu bisa diangkat jadi komisaris juga seperti sang gitaris band legendaris. Tidak komisaris Telkom juga bisa PT KAI seperti Pak Kiai itu.
Lepas Jilbab
Dilansir dari Kompas.com, soal ini adalah soal yang mengundang kontroversi. Namun, menurut saya soal ini adalah soal masterpiece. Selain mengundang kontroversi, soal ini juga mengandung pelajaran yang begitu mendalam bagi seluruh warga Indonesia.
Pelajaran pertama dari soal ini adalah bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan setiap orangnya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Sebab bagaimana mau mengurusi kasus korupsi kalau keimanannya lemah? Disuruh buka jilbab saja yang jelas perintah agama, dia mau. Apalagi kalau disuap oleh tersangka kasus korupsi ketika mengurusi kasus korupsi. Bisa-bisa langsung tergoda. Malah jadi orang KPK yang korupsi kalau begitu. Makanya pertanyaan ini untuk menguji, salah satunya tingkat keimanan para peserta tes.
Pelajaran kedua adalah bahwa sejatinya semua orang, termasuk pejabat negara bisa lupa terhadap Pancasila dan UUD 1945. Iya, dong. Urusan jilbab adalah urusan keagamaan yang oleh Sila pertama Pancasila dan UUD NRI 1945 pasal 29 diatur kebebasannya. Semua warga negara bebas memilih agama, justru harus memilih satu agama. Lalu, kenapa ini harus diurusi soal bersedia lepas jilbab atau tidak?
Oleh karena itu, sebetulnya tim pembuat soal fokusnya adalah memberi pelajaran kepada semua orang, terutama peserta tes bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semua orang bisa lupa kepada Pancasila dan UUD 1945. Termasuk pejabat negara. Mereka juga sering lupa. Cuma bedanya kalau mereka lupa juga masih koar-koar mengaku paling Pancasilais.
