Begini Cara Pemerintah Filipina Memperbaiki Sistem Penyaluran "Ayuda" (Dana Bantuan Sosial) agar Tak Dikorupsi Oknum Pejabatnya

Pemerintah Filipina telah menggelontorkan dana kepada 22,9 juta warga di wilayah NCR Plus (semacam Jabodetabek di sini) yang memiliki pendapatan menengah ke bawah.

Program ini disebut dengan Ayuda dan bertujuan sebagai bantuan akibat penguncian wilayah atau Enhanced Community Quarrantine (ECQ). 

Tiap penerima bantuan akan mendapatkan uang sejumlah 1.000 Peso Filipina (sekitar 300 ribu rupiah) per bulan tetapi dibatasi tiap rumah atau kepala keluarga maksimal sejumlah 4.000 Peso Filipina.

Penyaluran ini memang sedang digenjot oleh Pemerintah Filipina karena gelombang kedua wabah covid-19 sudah mulai menyerang negara itu sejak April lalu. Distribusi bantuan pun dipercepat dan beberapa wilayah melakukan pendistribusian di luar jam kerja mereka.

Bantuan Ayuda tersebut telah diterima sebanyak 80 persen dari total masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tinggal di wilayah NCR (Daerah Khusus Ibu Kota Manila), Cavite, Rizal, Bulacan, dan Laguna. 

Jumlah 1.000 Peso Filipina tersebut memang dirasakan banyak pihak tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan. Akan tetapi, jumlah tersebut sudah cukup untuk bertahan dalam waktu lebih dari seminggu daripada tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

Sama dengan model bantuan sosial lain, pendistribusian Ayuda ini juga rawan sekali penyelewengan. Banyak diantara warga yang semestinya mendapatkan bantuan itu  akibat terdampak pandemi harus gigit jari. Hal ini terjadi pada awal pemberian Ayuda tahun lalu. Saat negara tersebut melakukan penguncian wilayah pertama kali di wilayah NCR Plus dan beberapa wilayah lain.

Kala itu, Pemerintah Filipina melalui DSDW (semacam Kementrian Sosial) menggunakan data masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2015. Tentu, data tersebut adalah data lama yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Maka dari itu, kritik terhadap Presiden Duterte pun bermunculan agar pemerintah memperbaharui datanya. Terlebih, ada laporan beberapa warga yang tak mendapat bantuan dan tengah dilanda kesulitan dalam mencari pekerjaan akibat gelombang PHK yang masif.

Tidak hanya ketakcocokan antara penerima bantuan dan kondisi yang sebenarnya, distribusi Ayuda pada tahun 2020 tersebut juga diwarnai penyelewengan oleh pemerintah daerah (Local Government Unit /LGU).