Mohon tunggu...
Ikrom Zain
Ikrom Zain Mohon Tunggu... Tutor - Content writer - Teacher

Hanya seorang pribadi yang suka menulis | Tulisan lain bisa dibaca di www.ikromzain.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kala Menteri-menteri Lain Lebih Siap Hadapi Wabah Covid-19 dibanding Menteri Kesehatan

1 April 2020   07:52 Diperbarui: 1 April 2020   07:59 1136
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Beberapa Menteri Jokowi di Istana Negara. - Dokumen Tempo

Dalam rapat itu, tercipta sinergi untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah pandemi corona. Menurut Bu Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan anjlok sebesar 0,3 hingga 0,6 persen. Artinya, perlu langkah nyata dalam menghadapi dampaknya yang harus dipersiapkan degan serius.

Antisipasi yang cukup baik juga dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dengan menghapus UN tahun ini serta melakukan pembelajaran jarak jauh. 

Ini sangat penting saat wabah mulai menyebar luas. Meski ada banyak hal yang harus dibenahi terkait pembelajaran jarak jauh, tetapi langkah ini juga patut diapresiasi.

Untuk itulah, menurut lembaga Next Policy mengenai sentiment terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruf menempatkan Menteri Ekonomi, Menteri BUMN, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai menteri dengan sentiment positif. 

Mereka mendapatkan apresiasi lantaran langkah antisipasi yang dilakukan serta tindakan jelas yang akan dilakukan. Ini tentu berbeda dengan respon negatif terhadap Menteri Kesehatan yang seakan menenangkan tetapi pada akhirnya malah membuat resah dan terus memberikan penyangkalan. Agar terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya cukup mengkhawatirkan.

Apresiasi yang cukup baik juga bisa diberikan kepada beberapa kepala daerah yang terlihat lebih siap dalam menghadapi wabah ini. Bukan bermaksud memberikan arahan politik tertentu, Gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan adalah salah satunya yang mulai melihat kenaikan kasus pneumonia di DKI Jakarta sejak Januari hingga Februari 2020 sebelum kasus corona pertama muncul di Indonesia. 

Untuk itulah, pihak Pemprov DKI mulai memberikan status ODP dan PDP bagi beberapa warga DKI.

Pernyataan yang dibantah Menkes itu menjasi salah satu tindakan antisipastif sang Gubernur yang sebenarnya patut diapresiasi. Meski, tindakan pembatasan angkutan umum tanpa memperhatikan situasi yang ia lakukan juga menjadi kebijakan yang tergesa-gesa. 

Beberapa kepala daerah lain juga telah melakukan tindakan antisipasi sebelum adanya kasus pertama dan semakin mewabahnya kasus kematian demi kematian.

Kini keadaan semakin genting. Sebagai warga biasa, sebenarnya ada harapan kecil saat ahli WHO menyebut ada kasus yang tidak terdeteksi dan pemerintah meresponsnya dengan usaha untuk memperbaiki atau paling tidak mengecek kembali. 

Upaya untuk mempersiapkan lebih dini juga bisa dilakukan semisal bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hasil pemeriksaan pasien dengan lebih cepat dan akurat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun