Surat edaran Wali Kota Malang, Sutiaji, yang berisi imbauanuntuk tidak secara "demonstratif" melakukan kegiatan yang mengganggu umat IslamKota Malang selama Ramadan menuai pro dan kontra.
Salah satunya adalah imbauan untuk tidak dilangsungkannyaPasar Takjil di pinggir jalan utama Kota Malang. Imbauan ini dilakukan denganalasan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu aktivitaswarga.
Segera, berbagai komentar dari warga kota pun menyeruak. Banyakwarga yang merasa imbauan ini sebagai pengalihan isu dari bobroknya jalanan diKota Malang. Bahkan, tagar #ajorji, sebagai bentuk protes atas imbauan inikembali muncul. Beberapa diantara warga bahkan sempat membuat kaos warna hitambertuliskan tagar tersebut dan menjualnya secara massal.Â
Protes beberapa warga didasarkan pasar takjil sudah menjaditulang punggung sebagian warga yang begitu menggantungkan hidup pada kegiatanini. Pasar Takjil juga menjadi salah satu ikon wisata belanja Kota Malang. Alasanlain, kemacetan yang terjadi selama ini disebabkan oleh banyaknya parkirliar dan kegiatan seremonial yang justru diadakan oleh pemerintah kota sendiri.
Lantas, bagaimana keberadaan pasar takjil di Kota Malang? Apakaheksistensinya terancam dengan surat edaran dari Wali kota Malang tersebut?
Saya pun mendatangi salah satu pasar takjil terbesar di KotaMalang. Pasar ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepat di depan Taman KridaBudaya Jawa Timur (TKBJ) yang pada tahun 2018 lalu digunakan sebagai venue ICDKompasiana.
Pada tahun-tahun sebelumnya, pasar takjil ini sangat meriah.Aneka brand memenuhi ruang kosong diantara separator jalan dengan membanguntenda ataupun panggung. Pedagang pun sangat banyak hingga memang menimbulkankemacetan.
Di suatu awal ramadan, saya mencoba berkelliling dari sisijalan yang berada di pintu keluar TKBJ. Walau ada beberapa pedagang yangtampak, susana tak seramai tahun lalu. Pedagang pun didominasi pedagangmakanan. Padahal, pada tahun lalu, sempat ada pedagang pakaian, pernak-pernik,hingga pedagang sandal dan sepatu.
Pedagang makanan yang ada pun hanya pedagang nasi lalapanatau ayam bakar serta pedagang sosis dan tempura bakar. Selebihnya, pedagangminuman kemasan dan kue basah sesekali nampak. Pedagang kue basah pun takterlalu dominan. Tahun lalu, mendekati akhir ramadan, pedagang kue basah jugacukup mendominasi. Saya bahkan bingung akan memilih kue basah yang mana sakingbanyaknya pilihan. Sekarang, saya malah bingung akan membeli apa karena takbanyak pilihan yang tersedia.
Pengunjung pun juga tak terlalu banyak. Rata-rata, mahasiswayang kos di sekitar Soehat yang terlihat berlalu-lalang. Biasanya, banyakmasyarakat yang mengajak serta anggota keluarga untuk menghabiskan waktumenunggu berbuka puasa lantaran banyak hiburan yang tersedia, seperti band ataupertunjukan lain. Kini, hiburan itupun juga tak ada. Jikalau ada, yang tersisahanyalah pengamen yang berlalu lalang untuk menerima belas kasihan.
Para pedagang yang masih berjualan pun juga tidak jelasapakah pedagang resmi atau tidak. Kalau saya perhatikan, ada beberapadiantaranya yang merupakan pedagang resmi dilihat dari penempatan stan bersponsorsalah satu aplikator ojek daring. Pedagang tak resmi banyak yang berjualancukup jauh dari area TKBJ dan banyak yang menutupi ruko di sekitar Suhat. Kondisiinilah yang dikeluhkan oleh pedagang resmi yang merasa pelarangan penjualan diarea Suhat justru dilanggar oleh pedagang tidak resmi.
Mereka pun menemui anggota DPRD Kota Malang untuk mencarisolusi ladang rezeki mereka. Memang, ada suara kontra dari masyarakat disekitar Suhat yang setiap tahun dijadikan pasar takjil. Namun, saat anggotaDPRD Kota Malang mencoba melakukan mediasi, perwakilan dari warga yangkeberatan tidak datang. Solusi yang ditawarkan sementara ini adalah memindahkanpasar takjil di dalam area TKBJ.
Maka, meski berburu takjil di Pasar Takjil Suhat masihmenyenangkan, namun bara api yang masih belum terselesaikan membuat saya engganmenjelajah lebih lanjut.Â
Apalagi, tukang parkir yang masih aji mumpung memanfaatkanmomen keramaian itu semakin merajalela. Mereka menarik karcis parkir seharga3.000 rupiah dan memberi bukti karcis seharga 2.000 rupiah. Jadi, sampai kapanmasalah ini bisa diselesaikan?
Sumber:
