Ikrom Zain
Ikrom Zain Tutor Bimbel

Hanya seorang tutor bimbel dan pengajar home schooling

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Balada SKP dan Ke(tidak)inginan Menjadi PNS

9 Agustus 2018   09:05 Diperbarui: 10 Agustus 2018   09:30 917 6 5
Balada SKP dan Ke(tidak)inginan Menjadi PNS
Ilustrasi tes CPNS - (http://maklumat.id)

Awal bulan ini, WhatsApp group saya dipenuhi berita mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mungkin, dari sekian teman yang antusias mengikuti berita tersebut, saya adalah salah satu orang yang tidak terlalu antusias. Apatis lebih menyibukkan di dunia yang saya tekuni.

Selain memang tak ada minat untuk ikut tes CPNS, ada satu hal di dalam dunia per-PNS-an yang tidak sesuai dengan prinsip dan hati nurani saya.

Memang, pilihan orang berbeda-beda dan saya sangat menghargai rekan yang benar-benar ingin mengabdi menjadi PNS. Lantas, apa yang menjadi ganjalan utama saya untuk tak ambil bagian dari perhelatan akbar ini? Satu hal itu adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sama halnya dengan pekerjaan lain yang membutuhkan penilaian kerja, menjadi PNS juga dinilai dalam bentuk SKP. Hal ini termuat dalam PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Ketentuan-ketentuan tersebut memberi amanat bahwa setiap PNS harus menyusun SKP setiap awal tahunnya. Tujuannya, tak lain sebagai bahan evaluasi yang obyektif mengenai target dan rencana kerja yang bisa diukur dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini satu tahun penilaian.

SKP yang merupakan penyempurnaan dari DP3 ini sebenarnya menjadi acuan bagi aparatur negara untuk mengukur tingkat profesionalitasnya di dalam dunia kerja.

Secara umum, penilaian prestasi kerja PNS terbagi menjadi 2, yakni SKP (dengan bobot 60%) dan perilaku kerja/DP3 (dengan bobot 40%). Akumulasi dari kedua unsur itulah yang akan menentukan nilai kinerja PNS dalam satu tahun.

Dengan adanya SKP, sistem penilaian pekerjaan menyempurnakan sistem pada era sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1979 yang memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku. Penilaian seperti ini sangat terlihat unsur subjektivitasnya. Dengan adanya SKP, diharapkan penilaian kerja PNS bisa objektif karena memuat bukti fisik yang harus dipenuhi.

Unsur Penilaian PNS. - (Sumber : BPKP)
Unsur Penilaian PNS. - (Sumber : BPKP)
Namun, kegiatan yang semestinya dilakukan dengan jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu ini masih menyimpan banyak kelemahan.

Penilaian prestasi kerja itu akhirnya menjadi sekedar pengugur kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Menjadi dokumen pelengkap kala pemberkasan penting seperti kenaikan pangkat.

Selama menjadi operator di sebuah sekolah yang juga turut membantu pemberkasan SKP Guru PNS, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius terutama pihak yang berkaitan dengan penilaian ini seperti BKN, BKD ataupun Kemenpan-RB RI.

Pertama, tata cara pengisian dan penilaian SKP tidak tersosialisasi dengan baik. Pemberlakukan SKP dimulai tahun 2014. Saat itu, sebagai operator saya diminta untuk mengikuti semacam pelatihan singkat selama 1 jam di UPT Pendidikan Dasar.

Sebelum memulai pelatihan itu, ada satu kejanggalan yang menjadi bahan pertanyaan di dalam diri saya. Mengapa yang diundang bukan guru PNS yang seharusnya terlibat langsung di dalam pengisian ini?

Walau dengan alasan operatorlah yang akan membantu mengerjakan SKP ini, setidaknya mereka perlu dilibatkan langsung dalam proses ini. 

Memahami poin-poin penting di dalam penyusunan target kerja, melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, dan mencoba memahami apa saja kelebihan dan kekurangan mereka saat menjadi PNS pada kurun waktu tertentu.

Memang, tujuan dari kegiatan tersebut agar operator bisa memberi arahan tata cara pengisian SKP kepada para PNS di lingkungan sekolah masing-masing.

Namun, karena operator merupakan tenaga honorer yang tidak pernah mengikuti pra jabatan PNS atau kegiatan tentang per-PNS-an lainnya, informasi yang didapat pun akan setengah-setengah.

Berbeda halnya dengan para PNS sendiri yang mengikuti arahan tersebut. Mereka dapat menanyakan hal-hal penting terkait proses pengisian tersebut jikalau ada hal yang tidak jelas.

Contoh Formulir SKP. - Sumber : BPKP
Contoh Formulir SKP. - Sumber : BPKP
Kedua, format SKP yang berganti tiap tahun membuat pelaporan SKP sering menjadi kendala dan membuang banyak waktu serta biaya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3